JCCNetwork.id- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra resmi mencopot Bupati Aceh Selatan, Mirwan M. S., dari posisinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra di wilayah tersebut. Keputusan itu diambil menyusul meningkatnya kritik publik atas keberangkatan Mirwan untuk menunaikan ibadah umrah di tengah masa tanggap darurat bencana di daerahnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Sugiono, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat (5/12/2025), menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan mendalam terkait sikap dan penanganan bencana oleh Mirwan.
“Kami memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sugiono.
Ia tidak menjelaskan secara rinci kapan pemberhentian tersebut berlaku efektif, namun menegaskan keputusan sudah final.
Pencopotan ini dilakukan setelah Mirwan dinilai tidak menunjukkan kepemimpinan yang memadai dalam merespons banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Situasi diperburuk setelah Mirwan menyatakan tidak sanggup menangani bencana yang terjadi di wilayahnya.
“Tadi, saya dilaporkan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” tegas Sugiono, tanpa merinci tanggal efektif pemberhentian tersebut mulai berlaku.
Sorotan publik makin tajam pada 2 Desember 2025, ketika Mirwan beserta istrinya berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan umrah, sementara Aceh Selatan masih berada dalam kondisi darurat setelah terdampak bencana besar.
Kritik kemudian berkembang menjadi polemik politik ketika Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, pada 5 Desember 2025 menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak pernah mengeluarkan izin keberangkatan ibadah umrah kepada Mirwan selama masa penanganan bencana masih berlangsung.
Mirwan belum memberikan pernyataan resmi terkait keputusan partai maupun kritik yang dialamatkan kepadanya. Sementara itu, publik dan para pengamat menilai tindakan tegas DPP Gerindra sebagai langkah menjaga tanggung jawab politik kader terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
