JCCNetwork.id- Pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan primer di seluruh Indonesia sebagai garda terdepan sistem pelayanan kesehatan nasional.
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Kementerian Kesehatan, dr. Maria Endang Sumiwi, MPH, mengungkapkan hingga saat ini Indonesia telah memiliki 10.300 puskesmas, termasuk 2.652 di antaranya berlokasi di wilayah terpencil dan sangat terpencil yang melayani masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Meski begitu, Maria menyoroti masih adanya ketimpangan layanan kesehatan di sejumlah daerah. Berdasarkan standar nasional, satu puskesmas idealnya melayani maksimal 30.000 penduduk. Namun, saat ini terdapat 160 kabupaten/kota yang telah melampaui rasio ideal tersebut, menjadikannya tergolong overload dalam pelayanan.
“Masih ada 36 kecamatan yang belum memiliki puskesmas, dan sekitar 1.175 puskesmas dengan rasio penduduk cukup tinggi, yakni satu puskesmas melayani 30.000 orang. Selain itu, 268 puskesmas memiliki jarak tempuh lebih dari dua jam dari desa terjauh,” ujar Maria dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Jaminan Kesehatan Nasional bersama Komisi IX DPR, Kamis (13/11/2025).
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Sebanyak 129 puskesmas akan direlokasi, sedangkan 111 puskesmas yang mengalami kerusakan berat akan segera direhabilitasi. Selain itu, saat ini telah berdiri 54.257 Unit Pelaksana Kesehatan Desa dan Kelurahan (UPKDK) atau pustu di berbagai wilayah.
“Rencananya hingga tahun 2029, pemerintah akan membangun 2.082 puskesmas baru dan 6.576 UPKDK,” jelas Maria.
Tak hanya mengandalkan puskesmas, layanan kesehatan primer juga didukung oleh fasilitas kesehatan lainnya. Saat ini terdapat 18.923 klinik pratama di 37 provinsi, dengan 6.632 di antaranya telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Selain itu, Indonesia memiliki 15.746 praktik mandiri dokter umum dan 10.203 praktik mandiri dokter gigi, di mana sebagian besar juga sudah terintegrasi dengan sistem BPJS.
Dari sisi sarana dan prasarana, Kementerian Kesehatan tengah memperkuat kelengkapan alat kesehatan di fasilitas layanan primer. Pemerintah berencana memenuhi 47 dari 670 jenis alat kesehatan prioritas menggunakan dana pusat.
“Jenis alat yang akan dipenuhi mengikuti rekomendasi KPK, yakni alat kesehatan tunggal bernilai di atas Rp5 juta, bersifat life saving, dan mendukung program quick win. Proses pengadaan akan berlangsung hingga tahun 2028,” terang Maria.
Selain infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan juga menjadi fokus utama. Saat ini terdapat 6.361 puskesmas dengan tenaga kesehatan lengkap minimal sembilan jenis profesi, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang baru mencapai 56%.
Sebanyak 76 kabupaten/kota telah memenuhi kelengkapan SDM 100%, 127 kabupaten/kota berada di kisaran 81–99%, sementara 185 kabupaten/kota masih berada di bawah 50%.
“Kekurangan terbesar masih pada formasi dokter gigi sebanyak 2.775 orang, serta tenaga kesehatan lingkungan, gizi, analis laboratorium (ATLM), dokter umum, farmasi, kesehatan masyarakat, bidan, dan perawat,” jelas Maria.
Untuk mengatasi kekurangan itu, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menyiapkan sejumlah program strategis, seperti pengadaan ASN tenaga kesehatan, penugasan khusus, beasiswa pendidikan tenaga kesehatan, dan program internship nasional.
Langkah-langkah ini, kata Maria, diharapkan dapat memperkuat fondasi pelayanan kesehatan primer dan memastikan masyarakat di seluruh pelosok negeri memperoleh akses layanan kesehatan yang adil dan berkualitas.
