JCCNetwork.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya praktik jual beli tanah milik negara dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Dugaan penyimpangan itu terjadi pada lahan negara yang justru dijual kembali kepada negara untuk keperluan proyek nasional tersebut.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi adanya oknum yang memperjualbelikan tanah milik negara dengan harga di atas nilai wajar.
“Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” ujar Asep di Jakarta, Senin (10/11), dikutip dari Antara.
Asep menegaskan, tanah milik negara seharusnya dapat dimanfaatkan tanpa perlu dibeli kembali oleh pemerintah. Bahkan, jika lahan tersebut merupakan kawasan hutan, menurutnya bisa dilakukan konversi dengan lahan lain tanpa harus ada pembayaran.
“Kalaupun itu kawasan hutan, ya dikonversi dengan lahan lain lagi,” tambahnya.
KPK kini tengah menyelidiki proses pengadaan lahan yang dinilai tidak wajar tersebut. Asep memastikan lembaganya tidak akan menempuh jalur hukum apabila transaksi lahan dilakukan sesuai aturan.
“Kalau pembayarannya wajar, maka tidak akan kami perkarakan,” tegasnya.
Namun, KPK akan menindak tegas apabila ditemukan adanya praktik mark up atau manipulasi harga dalam pembelian tanah negara tersebut.
“Bagi yang pembayarannya tidak wajar, mark up, apalagi bukan tanahnya, ini tanah negara. Karena proyek nasional, lalu diatur sana-sini agar mendapat uang besar — uang itu harus dikembalikan ke negara,” ujar Asep menegaskan.
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, juga menyoroti dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.
Melalui kanal YouTube pribadinya Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkapkan adanya indikasi penggelembungan anggaran atau mark up biaya pembangunan proyek tersebut.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer kereta Whoosh mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ungkap Mahfud.
Mahfud juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas lonjakan biaya tersebut.
“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Ini harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” katanya.
KPK kemudian menanggapi pernyataan Mahfud dengan meminta dirinya melaporkan dugaan tersebut secara resmi pada 16 Oktober 2025.
Sejak saat itu, terjadi saling respons antara Mahfud dan KPK, hingga akhirnya Majfud menyatakan siap dipanggil untuk memberikan keterangan pada 26 Oktober 2025.
Keesokan harinya, KPK mengonfirmasi bahwa dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Whoosh telah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Dengan temuan terbaru ini, KPK menegaskan komitmennya untuk menelusuri seluruh aliran dana dalam proyek strategis nasional tersebut, termasuk memastikan agar setiap rupiah uang negara yang diselewengkan dapat kembali ke kas negara.
