JCCNetwork.id- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025 sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung ketahanan pangan serta energi. Program ini dijalankan berdasarkan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, dengan fokus utama pada peningkatan akses jalan menuju sentra produksi pangan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan, program IJD tahun ini diarahkan secara khusus untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung target swasembada pangan yang tengah digencarkan pemerintah.
“Inpres Jalan Daerah sesuai arahan Bapak Presiden untuk difokuskan men-support ketahanan pangan. Jadi temanya tahun ini memang lebih ke ketahanan pangan,” ujar Dody, Jumat (31/10/2025).
Pelaksanaan IJD 2025 terbagi dalam dua tahap besar. Tahap pertama mencakup 234 kegiatan pembangunan dengan total panjang 711,02 kilometer (km) jalan dan 148,42 meter jembatan, melibatkan lebih dari 14.333 tenaga kerja lokal. Tahap kedua meliputi 193 kegiatan dengan panjang 567,73 km jalan dan 6,8 meter jembatan, serta menyerap 8.562 tenaga kerja lokal.
Dody menjelaskan, manfaat program ini tidak hanya berupa pembangunan fisik infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat daerah. Peningkatan kualitas jalan dinilai mampu memperlancar arus distribusi hasil pertanian, mempercepat mobilitas logistik, dan memunculkan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai wilayah.
“Program IJD bukan hanya memperbaiki jalan, tetapi juga membuka akses ekonomi baru. Infrastruktur yang mantap akan memperlancar distribusi hasil pertanian, mempercepat mobilitas logistik, dan menumbuhkan pusat ekonomi baru di daerah,” jelasnya.
Data Kementerian PU menunjukkan, tingkat kemantapan jalan nasional saat ini telah mencapai 95,22 persen. Namun, kondisi jalan daerah—baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih berada di angka 69,64 persen. Melalui program IJD 2025, pemerintah menargetkan untuk memperkecil kesenjangan tersebut, dengan lebih dari 70 persen kegiatan difokuskan pada kawasan pangan nasional. Sementara sisanya diarahkan ke sektor pariwisata, industri, dan transmigrasi.
Dengan optimalisasi infrastruktur transportasi daerah, pemerintah optimistis distribusi hasil pertanian dan bahan pangan dapat berlangsung lebih efisien. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat menuju kemandirian pangan nasional sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.
