JCCNetwork.id- Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menuai sorotan tajam.
Komentar yang awalnya dimaksudkan sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden Joko Widodo justru memicu polemik baru di ruang publik, setelah pengamat politik Said Didu menilai ucapan Purbaya telah membuka “kotak pandora” pengelolaan anggaran era pemerintahan Jokowi.
Said Didu menilai, gaya bicara Purbaya yang terkesan netral justru menyingkap persoalan mendasar dalam tata kelola fiskal negara. Ia menilai pernyataan itu bukan sekadar evaluasi teknis, melainkan sinyal terbukanya berbagai praktik pengelolaan keuangan negara yang selama ini dinilai tidak transparan.
“Purbaya dengan gaya netral membuka kotak pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja,” ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara, dikutip.
Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu, pernyataan Menkeu baru tersebut mengungkap kelemahan serius dalam kebijakan fiskal selama pemerintahan sebelumnya, termasuk kebijakan penarikan anggaran dan dana transfer ke daerah yang ia sebut “sangat bobrok”.
Said Didu juga membandingkan Purbaya dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, yang menurutnya meninggalkan beban utang besar bagi negara.
“Sebagai pejabat publik, apa hasil kebijakan Sri Mulyani? Menaikkan utang dari Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun,” tegasnya.
Ia menambahkan, “Cicilan utang naik dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, dan bunga utang melonjak dari 2 persen menjadi 6–7 persen.” Said Didu bahkan menyebut bahwa angka utang resmi pemerintah belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil keuangan negara.
“Kalau dihitung dengan utang BUMN dan dana pensiun, total kewajiban bisa mencapai Rp24.000 triliun. Maka ini kotak pandoranya dibuka oleh Purbaya,” ujarnya.
Polemik ini bermula dari pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan proyek Whoosh bukan untuk mencari keuntungan, melainkan investasi jangka panjang guna mengurangi kerugian akibat kemacetan.
Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya menyebut pernyataan Presiden “ada benarnya”, namun menekankan pentingnya dampak ekonomi yang nyata di sekitar jalur kereta cepat.
“Whoosh memang memiliki misi regional development juga,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/10/2025).
Ia menilai, agar proyek tersebut benar-benar memberi manfaat ekonomi, perlu dibangun titik pemberhentian tambahan yang bisa menggerakkan aktivitas usaha masyarakat di sekitar jalur.
Pandangan itu, meski dimaksudkan konstruktif, justru menjadi bahan kritik. Bagi Said Didu, sikap terbuka Purbaya merupakan isyarat adanya pergeseran narasi dan sekaligus membuka kembali perdebatan lama tentang efektivitas kebijakan fiskal serta warisan utang negara di era Jokowi.
