JCCNetwork.id- Polri menggelar dialog publik bertajuk “Penyampai Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum”, Senin (29/9). Acara ini menghadirkan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo bersama sejumlah tokoh dari kalangan aktivis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Hadir di antaranya Usman Hamid dari Amnesty International, pengamat politik Rocky Gerung, Guru Besar Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis Suseno, anggota Kompolnas Choirul Anam, Ketua YLBHI Muhammad Isnur, Ketua PBHI Julius Ibrani, Direktur Imparsial Ardi Manto, serta Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya.
Dalam forum tersebut, para pembicara menyampaikan evaluasi sekaligus rekomendasi untuk memperkuat peran Polri dalam menjamin hak kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat di ruang publik.
Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menyoroti minimnya program pendidikan dan penguatan di jajaran Polda hingga Polsek terkait paradigma pelayanan terhadap massa demonstrasi. “Diperlukan evaluasi menyeluruh agar kepolisian menempatkan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari kerja kepolisian, bukan ancaman,” ujarnya.
Sementara itu, Dimas Bagus Arya dari Kontras menekankan empat poin rekomendasi. Pertama, reformasi kelembagaan Polri, bukan sekadar transformasi perilaku. Kedua, peninjauan ulang aturan internal agar pengawasan berjalan akuntabel. Ketiga, menjamin ruang publik untuk berpikir, berekspresi, dan berkumpul secara damai tanpa pembatasan. Keempat, memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil demi akses informasi dan bantuan hukum yang lebih terbuka.
Direktur Imparsial, Ardi Manto, menegaskan bahwa reformasi budaya militeristik di kepolisian mendesak dilakukan. Ia juga menyoroti lemahnya kewenangan Kompolnas sehingga perlu dipisahkan secara tegas dari eksekutif.
Guru besar filsafat, Franz Magnis Suseno, menambahkan bahwa kebebasan berpendapat harus dibarengi tanggung jawab. Ia mengingatkan agar polisi belajar mendekatkan diri sebagai mitra masyarakat. “Kalau aturan dibuat logis, orang akan mengikuti. Kalau tidak logis, orang akan mencari jalan menghindar,” katanya. Meski demikian, Romo Magnis mengaku optimistis dengan Polri, meski serangan terhadap institusi kepolisian belakangan mencerminkan adanya masalah sosial yang perlu dicermati.
Dari sisi pengawasan, Usman Hamid menilai struktur kontrol internal dan eksternal kepolisian masih lemah karena bercampur dengan kepentingan eksekutif. Ia menyoroti adanya dominasi oligarki dalam tubuh Polri yang berpotensi menciptakan loyalitas ganda, bukan kepada rakyat atau negara, melainkan pada kepentingan bisnis.
