JCCNetwork.id- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa dua tokoh hukum nasional, Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie, diperkirakan akan masuk dalam Komite Reformasi Polri yang tengah dipersiapkan pemerintah.
Yusril menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan langsung kepadanya mengenai pembentukan komite tersebut. Ia pun ditunjuk menjadi salah satu anggota tim. Menurut Yusril, Prabowo menilai kehadiran pakar hukum tata negara dibutuhkan untuk merancang arah reformasi Polri ke depan.
“Beliau (Prabowo) bilang ‘Prof nanti ada di situ dan akan diajak juga para pakar di bidang hukum Tata Negara’,” kata Yusril di kantornya, Jumat (26/9/2025).
Meski belum diputuskan secara resmi, dua nama yang telah disebut-sebut bakal memperkuat komite itu adalah Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus mantan Menko Polhukam, dan Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara yang juga pernah menjabat Ketua MK.
Yusril menambahkan, daftar lengkap anggota Komite Reformasi Polri akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo pada pertengahan Oktober 2025. Saat ini, Prabowo masih menjalani agenda kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara, sehingga pengumuman resmi belum dilakukan.
“Sejumlah nama sudah digadang-gadang menjadi anggotanya. Pak Mahfud, Pak Jimly, dan lain-lain begitu,” ujarnya.
Namun, Yusril belum bersedia menjelaskan lebih jauh mengenai ruang lingkup, struktur, maupun posisi Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie di dalam komite tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melibatkan kalangan akademisi dan praktisi hukum untuk memastikan reformasi di tubuh Polri berjalan menyeluruh.
Pembentukan Komite Reformasi Polri ini menjadi salah satu langkah awal pemerintahan Prabowo dalam melakukan pembenahan institusi kepolisian, setelah berbagai kritik publik mengenai kinerja, transparansi, dan integritas aparat.
