JCCNetwork.id – Ketua DPR RI, Puan Maharani, akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas tragedi tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di depan Gedung DPR, Kamis (28/8/2025). Ia berjanji DPR akan “berbenah diri” dan lebih mendengarkan aspirasi rakyat.
Namun, pernyataan tersebut justru menuai keraguan publik. Bagi banyak kalangan, janji itu terdengar kontradiktif dengan wajah parlemen hari ini yang dipandang arogan dan terputus dari realitas rakyat.
Founder Politeia Institute Indonesia (PII), Marcel Gual menilai permintaan maaf Puan hanya bersifat simbolis, tanpa menyentuh akar persoalan.
“Sulit bicara ketulusan, ketika ada anggota DPR berjoget atau melontarkan ejekan ‘tolol sedunia’ saat rakyat melontarkan kritik. Itu adalah cermin krisis empati dan kegagalan moral DPR sebagai representasi politik,” ujar Marcel dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/8).
Marcel menegaskan, tragedi Affan Kurniawan hanyalah puncak gunung es dari kegagalan sistem politik pasca-Reformasi 1998. Reformasi yang dimaksudkan membuka ruang demokrasi justru memberi “blank check” kekuasaan kepada partai politik, mulai dari menentukan calon pemimpin hingga membuat undang-undang.
Namun, kekuasaan ini diberikan tanpa disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada rakyat.
“DPR hari ini hanyalah wajah parpol, yang loyalitasnya lebih tinggi kepada ketua umum partai daripada rakyat. Aspirasi publik pun tersumbat, dan demonstrasi menjadi jalan terakhir rakyat untuk bersuara,” tegasnya.
Pernyataan Puan Maharani, kata Marcel, semakin dipandang paradoksal ketika dikaitkan dengan ucapannya sendiri. Ia pernah menyebut demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh “garis tangan,” tetapi juga oleh “campur tangan” dan “buah tangan.”
Marcel menilai pernyataan tersebut sebagai pengakuan terselubung atas sistem transaksional dan intervensi politik yang merusak demokrasi.
Namun, publik melihat Puan sendiri adalah bagian sentral dari sistem yang ia kritik—produk sekaligus pelaku dalam lingkaran oligarki politik.
“Tanpa adanya perubahan sistemik yang fundamental, janji untuk “berbenah diri” dianggap tak lebih dari retorika politik. Di mata publik, permintaan maaf semacam ini sulit mengembalikan kepercayaan yang sudah runtuh terhadap parlemen,” kata Marcel Gual.
Lebih lanjut, Marcel memandang pernyataan Puan sebagai retorika politik yang gagal berempati dengan kondisi riil di lapangan. Alih-alih membuka diri seperti yang disampaikan Puan sebelumnya, DPR justru memilih untuk memblokade akses dengan pagar-pagar fisik.
Tindakan ini dianggap Marcel sebagai simbol nyata dari adanya “sumbatan aspirasi” yang selama ini dikritik.
“Pagar beton dan barisan aparat yang tebal menjadi simbol fisik dari ketidakpercayaan dan ketakutan yang kini mewarnai hubungan antara rakyat dan wakilnya. Semua ini seolah membuktikan bahwa meskipun secara lisan DPR berjanji akan mendengarkan, dalam praktiknya, mereka membangun tembok-tembok yang semakin tinggi,” pungkas Marcel Gual.
