JCCNetwork.id-Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai tudingan yang menyebutkan bahwa ia terlibat dalam penggerakan ‘Partai Cokelat’ alias Parcok dalam gelaran Pilkada Serentak 2024.
Menurut Jokowi, pihak-pihak yang melontarkan tuduhan tersebut diminta untuk dapat membuktikan klaimnya, jangan sekadar mengandalkan spekulasi tanpa dasar yang jelas.
Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi di sela-sela kunjungannya ke Kota Medan, Sumatera Utara, pada Jumat (29/11). Jokowi menegaskan bahwa tuduhan semacam itu tidak boleh sembarangan dilontarkan tanpa bukti yang kuat.
“Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan,” kata Jokowi dikutip Sabtu (30/11/2024).
Pernyataan ini merespons isu yang beredar mengenai adanya dugaan bahwa Partai Cokelat atau Parcok—sebuah istilah yang merujuk pada keterlibatan instansi Polri dalam politik praktis—terlibat dalam mendukung kandidat tertentu dalam Pilkada 2024.
Jokowi menjelaskan bahwa jika memang ada bukti konkret terkait dugaan kecurangan dalam proses pilkada, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan hal tersebut sesuai dengan prosedur yang ada.
“Dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya,” kata Jokowi.
mengingatkan bahwa terdapat jalur hukum yang jelas bagi siapa saja yang ingin mengajukan laporan terkait pelanggaran pemilu.
Sebelumnya, isu mengenai adanya penggerakan ‘Partai Cokelat’ atau Parcok ini mengemuka menjelang Pilkada Serentak 2024.
Dalam berbagai laporan, terdapat klaim bahwa korps Bhayangkara, yang merupakan jajaran kepolisian, terlibat dalam mendukung kemenangan pasangan calon tertentu, salah satunya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Namun, hingga kini belum ada bukti yang dapat menguatkan tuduhan tersebut, dan Jokowi menekankan pentingnya untuk mengedepankan bukti dan mekanisme yang sah dalam menanggapi setiap klaim yang muncul.
Dalam perkembangan politik nasional, tuduhan seperti ini dapat memicu ketegangan dan merusak citra demokrasi.
Oleh karena itu,Jokowi menegaskan bahwa semua pihak harus menjaga integritas dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada, tanpa melakukan langkah-langkah yang merugikan proses pemilihan yang jujur dan adil.
Dengan demikian, Jokowi kembali mengingatkan agar semua pihak menghormati jalur hukum yang telah tersedia dan tidak hanya mengandalkan tuduhan tanpa bukti yang jelas.
Sebagai kepala negara, Jokowi juga menegaskan bahwa setiap tuduhan harus melalui prosedur yang sah dan tidak menciptakan keresahan di tengah masyarakat.
