JCCNetwork.id – Lebanon menyambut keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
Keputusan ini dikeluarkan pada Kamis, 21 November 2024, setelah penyelidikan terkait serangan militer Israel di Jalur Gaza yang menyebabkan ribuan korban jiwa.
Kementerian Luar Negeri Lebanon menyatakan dalam sebuah pernyataan resmi bahwa keputusan ICC mengonfirmasi pentingnya prinsip keadilan internasional dan penegakan hukum humaniter internasional.
Menurut Lebanon, langkah ini juga mengakhiri era impunitas bagi negara-negara yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
“Keputusan tersebut membuktikan bahwa era impunitas atas kejahatan semacam itu telah berakhir,” demikian pernyataan Kemlu Lebanon.
Mereka juga menyatakan bahwa keputusan ICC merupakan langkah penting dalam menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukan terhadap warga sipil di Gaza.
Keputusan ini mencuat setelah Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Gaza yang dimulai pada Oktober 2023 setelah serangan lintas batas oleh kelompok Hamas.
Serangan tersebut menewaskan lebih dari 44.000 orang dan menyebabkan lebih dari 104.000 korban luka.
Lebanon juga menyerukan komunitas internasional untuk mendukung penegakan hukum internasional guna mencegah konflik lebih lanjut dan menjaga perdamaian serta stabilitas global.
Saat ini, Israel menghadapi berbagai tuntutan hukum, termasuk kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait konflik di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023.
