JCCNetwork.id- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau rob yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah di Jakarta Utara pada 8 hingga 15 November 2026.
Ancaman banjir rob tersebut dipicu oleh fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan baru pada Senin, 9 November 2026. Kondisi ini berpotensi menyebabkan peningkatan ketinggian permukaan air laut sehingga sejumlah kawasan pesisir Jakarta rawan mengalami genangan.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir perlu meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut. Terutama ketika memasuki waktu pasang maksimum air laut yang dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir rob.
Chico mengingatkan warga agar melakukan langkah antisipasi sejak dini, termasuk mengamankan barang-barang berharga dan menghindari kegiatan di sekitar kawasan pantai ketika air laut sedang mengalami pasang tinggi.
“Masyarakat pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama pada jam-jam pasang tinggi. Segera amankan barang berharga dan hindari aktivitas di kawasan pesisir saat pasang tinggi,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 11 November 2026, dikutip.
Berdasarkan pemetaan potensi kerawanan, terdapat 11 kelurahan di wilayah Jakarta Utara yang perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap kemungkinan terjadinya banjir rob.
Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok.
Selain kawasan pesisir Jakarta Utara, seluruh wilayah Kepulauan Seribu juga berpotensi menghadapi kondisi serupa akibat meningkatnya ketinggian air laut selama periode pasang maksimum.
Menghadapi potensi tersebut, BPBD DKI Jakarta telah meningkatkan kesiapsiagaan dengan memperkuat pemantauan kondisi pesisir dan menyiapkan sejumlah personel serta perlengkapan untuk menghadapi kemungkinan keadaan darurat.
Tim Reaksi Cepat (TRC) disiagakan guna memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi genangan maupun peningkatan ketinggian air yang berdampak terhadap permukiman masyarakat.
BPBD juga menyiapkan perahu evakuasi dan berbagai perlengkapan kedaruratan untuk mendukung proses penanganan apabila kondisi di lapangan membutuhkan tindakan evakuasi warga.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) memastikan seluruh infrastruktur pengendalian banjir berfungsi dengan baik.
Chico menjelaskan, pompa air stasioner maupun pompa bergerak harus dipastikan berada dalam kondisi optimal sehingga dapat segera dioperasikan ketika terjadi peningkatan debit air atau genangan akibat banjir rob.
Kesiapan sarana pengendalian air tersebut dinilai penting untuk meminimalkan dampak banjir pesisir, khususnya di kawasan permukiman yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap kenaikan permukaan air laut.
Tidak hanya mengandalkan kesiapan peralatan dan personel, pemerintah juga memperkuat penyampaian informasi peringatan dini kepada masyarakat.
Chico meminta Pemerintah Kota Jakarta Utara meningkatkan koordinasi dengan jajaran kecamatan dan kelurahan agar informasi mengenai potensi banjir rob dapat diteruskan secara cepat hingga tingkat lingkungan RT dan RW.
“Kita juga meminta Pemerintah Kota Jakarta Utara turut memperkuat penyebaran informasi peringatan dini melalui kelurahan hingga pengurus RT/RW,” kata Chico.
Dengan demikian, masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan langkah penyelamatan dan mengantisipasi kemungkinan air laut memasuki kawasan permukiman.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan informasi perkembangan cuaca dan kondisi perairan selama periode potensi banjir rob berlangsung.
Warga diminta secara berkala memantau informasi melalui kanal resmi BPBD maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apabila terjadi kenaikan permukaan air laut atau kondisi yang berpotensi membahayakan, masyarakat diharapkan segera mengikuti arahan petugas di lapangan.
Kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko kerugian akibat banjir rob. Terlebih, kawasan pesisir Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu termasuk wilayah yang berpotensi terdampak langsung oleh dinamika pasang surut air laut.
Melalui langkah antisipasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap dampak banjir rob selama periode 8–15 November 2026 dapat diminimalkan, sekaligus memastikan keselamatan warga yang tinggal di kawasan pesisir tetap menjadi prioritas.
