JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pada Jumat, 20 September 2024, tiga saksi dipanggil untuk memberikan keterangan atas dugaan aliran uang kepada sejumlah pihak.
“Saksi hadir semua, penyidik mendalami catatan pemberian fee kepada para pihak (terkait),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Sabtu, 21 September 2024.
Ketiga saksi yang diperiksa berinisial S, SP, dan SS, yang semuanya merupakan pihak swasta. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa penyidik tengah mengusut lebih dalam catatan pemberian uang kepada pihak-pihak terkait.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Tessa.
Meski demikian, KPK belum bersedia mengungkapkan secara rinci jumlah uang yang diduga telah dibagi-bagikan. Tessa menegaskan bahwa detail terkait aliran dana tersebut baru akan dibuka secara lengkap dalam persidangan nanti.
Kasus ini merupakan bagian dari pengusutan yang telah berkembang ke beberapa wilayah di Indonesia. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya mengungkapkan bahwa pengusutan kasus ini tidak hanya terbatas di Semarang, tempat terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT), tetapi juga telah meluas ke wilayah lain seperti Solo, Jawa Barat, dan Medan. Bahkan, ada beberapa lokasi yang masih dalam tahap penyelidikan.
“Kalau DJKA sendiri ada beberapa ruas, selain ruasnya di OTT Semarang, ada ruas Solo, ruas Jabar (Jawa Barat), ruas Medan, ada beberapa tempat masih lidik yang tidak bisa saya sampaikan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.
Namun, Asep juga menekankan bahwa tidak semua pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api terindikasi tindak pidana korupsi. Beberapa proyek masih dalam tahap penggalian informasi lebih lanjut.
“Jalur kereta itu ada penggalangan di Jabar, Jateng dan beberapa wilayah Jateng di bagian selatan dan Utara, medan dan ada disampaikannya (Makassar),” ujar Asep.
KPK tetap menjaga kerahasiaan penyelidikan lebih lanjut dan meminta masyarakat menunggu hasil persidangan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam kasus ini.
