JCCNetwork.id – Partai Demokrat merespon usulan Pj Ketua Umum PBB, Fahri Bachmid yang mengusulkan Yusril Izha Mahendra menjadi Menko Polhukam di kabinet Prabowo-Gibran.
Partai Demokrat melalui Deputi Bappilu DPP, Kamhar Lakumani mengatakan bahwa penunjukan menteri dalam pemerintahan menjadi hak prerogatif presiden terpilih.
Meski demikian, Kamhar menegaskan pihaknya tetap menghormati setiap aspirasi dari partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran.
“Kami menghormati aspirasi setiap partai politik yang tergabung dalam koalisi termasuk juga dengan PBB,” kata Kamhar dalam keterangannya yang di kutip JCCNetwork.id, Jumat (24/5).
“Namun, terkait siapa saja yang menduduki pos apa saja di komposisi kabinet mendatang, diserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo,” tambahnya.
Adapun secara internal partainya, Kamhar memastikan akan menaati asas yang berlaku utamanya terkait penunjukan menteri kepada Prabowo.
“Ini kan menjadi hak prerogatif Presiden. Kami (Partai Demokrat) taat asas,” ucapnya.
Sebelumnya, Fahri Bachmid menjelaskan, bahwa pihaknya mengusulkan Yusril Izha Mahendra sebagai Menko Polhukam di kabinet Prabowo karena sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya.
“Jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan di tanya tentang idealnya beliau. Posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam,” jelas Fahri.
