JCCNetwork.id – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, pada hari Kamis (4/4/2024), menyatakan kesiapan Moskow untuk menjalin perjanjian damai yang jujur dengan Ukraina, dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan Rusia.
Dalam pertemuannya dengan duta besar negara-negara asing di Moskow, Lavrov mengemukakan bahwa Moskow menetapkan syarat-syarat tertentu untuk perjanjian damai tersebut, termasuk pengakuan dari pihak Kiev terhadap perolehan wilayah Rusia di Ukraina.
Lavrov menyoroti bahwa 10 poin rencana damai yang diajukan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, disebutnya sebagai “ultimatum”, yang dinilai mendorong Rusia untuk menyerah dan mengembalikan batas perbatasan ke tahun 1991.
Di tengah upaya negara-negara Barat dalam mempromosikan inisiatif Zelenskyy dengan menggelar pertemuan yang mengumpulkan 140 negara di Jenewa, dimana Rusia tidak diundang, Lavrov menegaskan bahwa negara-negara Barat menggunakan taktik licik untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara lain terhadap rencana Zelenskyy.
Lavrov juga menegaskan bahwa Rusia tidak akan menghalangi partisipasi negara-negara lain dalam pertemuan tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara Barat untuk menghambat partisipasi dalam acara yang diselenggarakan oleh Rusia.
“Kami tidak akan menghalangi partisipasi negara-negara lain dalam KTT tersebut, seperti yang dilakukan negara-negara Barat untuk mencoba mencegah partisipasi dalam acara yang kami selenggarakan. Kami tidak memiliki kebiasaan seperti itu,” tambahnya.
Mengomentari kesempatan perdamaian antara Rusia dan Ukraina dalam perundingan di Istanbul pada Maret 2022, Lavrov mengungkapkan bahwa upaya tersebut telah digagalkan oleh Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, dan pejabat AS.
Namun, Lavrov menekankan bahwa situasi telah berubah sejak saat itu, dengan terbentuknya “realitas teritorial” baru. Dalam konteks tersebut, ia menyatakan bahwa Rusia siap untuk menjalin perjanjian yang jujur, yang didasarkan pada kepentingan keamanan Rusia.
“Tentu saja, itu juga akan mempertimbangkan kepentingan keamanan negara lain, termasuk Ukraina,” tambahnya.
