Ia lantas menyinggung Anies-Muhaimin yang cenderung bicara soal etik seakan tidak memiliki problem dalam etik dan moral. Menurutnya, pasangan jargon AMIN ini cenderung melanggar etik dan pandai bersilat lidah tapi kurang kesadaran.
Pria yang kerap disapa Mony ini lantas menyarankan Anies-Muhaimin untuk berkaca sebelum bicara agar sadar dalam setiap penyampaian narasi publik.
“Bagaimana bisa bicara etik. Anies sendiri banyak melanggar etik, menghianati Prabowo. Bisa dilihat, persaksiannya telah menjadi konsumsi publik. Begitu pun juga Cak Imin yang merupakan bagian dari partai penguasa saat ini. Ia bicara etik pemerintahan dan keadilan seakan dia bukan bagian dari pemerintahan ini. Kalau bisa ngaca dulu sebelum bicara agar tidak umbar aib sendiri, ini kan paket komplit problem etik,” tegas Mony dengan sedikit menyayangkan sikap politik Anies-Muhaimin.
Selain itu, Mony sempat menyinggung keputusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto adalah masalah etika konstitusi.
“Bicara tentang etika dalam konteks ini bermula dari putusan MK yang dianggap merombak UU dan meloloskan kepentingan Gibran itu dianggap itu adalah problem etika,” ungkap Rahmat.
Akan tetapi, menurutnya perubahan Undang-undang hingga meloloskan Gibran menjadi cawapres oleh MK adalah sah secara hukum.
“Tapi ketika melihat secara substantif, apa sih problem etikanya. Karena merubah UU itu bukanlah hal yang pertama kali terjadi. MK sering memutus terkait gugatan baik UU dan perkara lainnya dan itu tidak menjadi problem. Artinya itu sah secara hukum,” tutur dia.
“Putusan 90 kan megalami Judicial Review kembali pasca penetapan. Tanpa Anwar Usman yang diduga meloloskan kepentingan politik Gibran. Harusnya bisa dicabut atau dibatalkan, tapi nyatanya tetap jalan. Artinya secara hukum tidak ada problem,” tegasnya
