JCCNetwork.id- Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sampaikan, instruksi penting dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan. Yakni instruksi mengarahkan semua kementerian untuk menerapkan kebijakan “work from home” (WFH) sebagai langkah untuk mengurangi tingkat polusi udara yang menghantui Jakarta.
“Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk ‘work from home’. Nanti semua kementerian WFH,” kata Heru, Jumat (18/8/2023).
Kebijakan WFH ini untuk mengatasi dua masalah utama yang telah lama menjadi perhatian di ibu kota, yaitu polusi udara yang parah dan kemacetan yang belum teratasi. Selain WFH, Luhut juga meminta penerapan kebijakan pengetatan kendaraan berdasarkan nomor ganjil-genap dan peningkatan tarif parkir sebagai langkah tambahan.
“Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain,” ujar Heru.
Selain kementerian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan menerapkan WFH bagi para pegawainya mulai 21 Agustus 2023.
Kebijakan bekerja dari rumah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya berlaku bagi pegawai yang tidak melakukan pelayanan secara langsung.
“Yang tidak bersentuhan dengan masyarakat. Rumah sakit dan sekolah tidak (WFH),” kata Heru.
Selain kementerian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan menerapkan kebijakan WFH bagi pegawai pemerintahnya mulai 21 Agustus 2023.
Namun, kebijakan ini hanya berlaku bagi pegawai yang tidak terlibat dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Rumah sakit dan sekolah tetap beroperasi secara normal.
Luhut juga menekankan bahwa pemerintah akan berfokus pada pengendalian emisi di tiga sektor utama, yaitu transportasi, industri, pembangkitan listrik, dan lingkungan hidup.
Hal ini dalam rapat koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga (K/L) bersama Pemda DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara di seluruh kawasan Jabodetabek, termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
