JCCNetwor.id- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan fakta mengejutkan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia.
Ia menyoroti masalah serius yang menyebabkan bantuan tersebut jatuh ke tangan yang salah. Banyak data penerima bansos yang ternyata tidak valid, mengakibatkan program ini meleset dari sasarannya.
Dalam pengungkapannya, Rismah mengungkapkan keberadaan oknum-oknum yang mengincar bansos, meskipun sebenarnya mereka termasuk dalam kategori mampu.
Ironisnya, banyak warga yang seharusnya mendapatkan manfaat bansos, namun malah tidak menerima bantuan sama sekali karena ada pihak yang menyalahgunakan identitas mereka
“Akhirnya kami harus menidaklayakkan (mencoret, red.) 5,8 juta calon penerima bansos yang tidak sesuai kriteria,” ujar Risma, Selasa (13/6/2023).
Risma menjelaskan bahwa sistem pendataan penerima bansos sejauh ini telah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa proses pengajuan data calon penerima bansos dimulai dari kepala daerah, melalui gubernur, dan akhirnya disahkan oleh menteri terkait.
Untuk mengatasi masalah ini, ia berharap bahwa sertifikasi ISO terkait sistem manajemen keamanan data Kemensos dapat membantu dalam proses asesmen calon penerima manfaat.
Dengan adanya sertifikat tersebut, diharapkan verifikasi data calon penerima dapat dilakukan secara lebih lengkap. Verifikasi ini mencakup NIK, nomor KK, dan bahkan nomor kepegawaian serta keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, untuk memastikan bahwa calon penerima tidak termasuk dalam golongan yang memiliki pekerjaan tetap.
“Kalau dari bawah sudah betul, seharusnya pusat tidak harus sampai turun langsung,” tuturnya.
