JCCNetwork.id- Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid berharap besar agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bisa bersikap netral dan tidak memihak kepada individu atau kelompok tertentu untuk kepentingan politik praktis.
Menurutnya, sangat tidak etis ketika PBNU secara struktural sangat tidak tepat, sebab keberadaan organisasi bentukan Kiai Hasyim Asyari tersebut adalah sebagai pengayom semua kelompok, bukan hanya individu atau satu kelompok tertentu.
“Harapannya tentu PBNU sebagai organisasi besar umat Islam di Indonesia tidak berpolitik praktis, mendukung satu atau kelompok tertentu,” kata Habib Syakur dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (14/5).
Ia menilai bahwa PBNU akan sangat bertaji dalam mendamaikan masyarakat yang berkonflik, khususnya karena dampak dari pemilu 2024 karena posisinya jauh lebih terhormat.
“Kalau PBNU berpihak ke pihak tertentu, akan sulit orang mendengarkan PBNU karena dianggap PBNU sedang berpolitik praktis. Jadi sebaiknya netral saja,” ujarnya.
Dalam konteks politik, ulama asal Jawa Timur itu menyarankan agar posisi PBNU adalah melakukan edukasi politik kebangsaan. PBNU tidak dalam konteks mengarahkan opini atau dukung ke pihak-pihak tertentu saja.
“Jangan, PBNU jangan berpolitik praktis, tapi berpolitik kebangsaan, politik dalam konteks substansial tentang kerakyatan, tentang keadilan, tentang kemanusiaan,” tuturnya.
Sebagai organisasi yang memiliki jumlah pengikut lebih dari separuh populasi di Indonesia, Habib Syakur menilai bahwa PBNU memiliki posisi yang sangat strategis dan sentral untuk merajut kemaslahatan ummat.
“Kalau PBNU berpolitik, bagaimana kalau masyarakat berkonflik, siapa yang menasehati masyarakat, masak HTI, FPI, PA 212 dan para pengasong Khilafah lainnya itu. Saya kira PBNU sangat dewasa,” tandasnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyampaikan bahwa nasihat ini tidak berlaku bagi warga Nahdliyyin garis kultural. Mereka boleh saja berpolitik, namun harus tetap dengan kedewasaan dan mengedepankan kemaslahatan bersama.
“NU kultural silakan saja berpolitik praktis, tapi jangan bawa-bawa brand Nahdlatul Ulama apalagi hanya untuk mendiskreditkan lawan politik. Jangan coreng PBNU dengan urusan-urusan material dan politik lima tahunan sesaat,” pungkasnya.
