JCCNetwork.id– Pemerintah mencatat sekitar 1.516 hektare lahan berhasil dipadamkan dari total 1.845 hektare area yang terbakar sepanjang 28-30 September 2026.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah.
Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana mengatakan, luas lahan yang berhasil dipadamkan tersebut setara dengan rata-rata lebih dari 500 hektare per hari selama tiga hari penanganan.
“Dari luas lahan terbakar seluas 1.845 hektare, sekitar 1.516 hektare itu berhasil dipadamkan. Artinya dalam 3 hari ini, rata-rata BNPB beserta seluruh unsur yang terlibat dalam upaya pemadaman ini memadamkan lebih dari 500 hektare per hari,” katanya di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Menurut Honi, percepatan pemadaman dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sumber daya manusia serta peralatan dari berbagai institusi dikerahkan secara bersama untuk mempercepat penanganan di lokasi terdampak.
“Intinya kita semua satu tujuan untuk menanggulangi karhutla secara efektif dan efisien melalui sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah,” ujar dia.
TNI menjadi salah satu unsur dengan jumlah personel terbesar dalam operasi tersebut, yakni mencapai 14.258 orang.
Dukungan peralatan berasal dari Kementerian Pertahanan dan tiga matra TNI.
Peralatan yang digunakan antara lain pompa pemadam, selang, nozzle, alat pelindung diri, tabung oksigen, masker, drone, pompa punggung, hingga ekskavator.
Selain TNI, operasi penanganan karhutla melibatkan Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, Manggala Agni, petugas pemadam kebakaran, BMKG, Masyarakat Peduli Api, serta pengelola atau pemegang konsesi.
Tim kesehatan juga disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran.
Honi meminta seluruh personel yang berada di lapangan memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan karena operasi penanganan karhutla diperkirakan masih berlangsung hingga dua atau tiga pekan mendatang.
Memasuki Oktober, sejumlah wilayah Indonesia mulai memasuki awal musim hujan.
Namun, beberapa daerah diperkirakan mengalami keterlambatan datangnya musim hujan akibat pengaruh El Nino.
Kondisi tersebut membuat pemerintah tetap mempertahankan kewaspadaan di wilayah yang memiliki potensi karhutla.
Koordinasi lintas instansi juga akan dilanjutkan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
“Kami dari pemerintah dan unsur-unsur yang lain juga tidak mengendurkan upaya-upaya untuk menanggulangi karhutla,” kata Honi.
Pemerintah menargetkan sinergi lintas lembaga dapat terus berjalan untuk mempercepat pemadaman serta menekan dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Kita akan berupaya maksimal, pemerintah ini bersungguh-sungguh agar karhutla ini dapat ditangani secara baik, efektif dan efisien,” ujar Honi.
