JCCNetwork.id – Aktivis Muda Buru Selatan menyampaikan kritikan terhadap tata kelola pendidikan di Kabupaten Buru Selatan, persoalan pendidikan tidak boleh dipandang sebelah mata. Berbagai kritik dan keresahan publik yang terus bermunculan, termasuk persoalan pendidikan di Lumoy, harusnya hal ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Kamis 23/7/2026.
Namun, jika kritik publik terus diabaikan, maka pertanyaan besar patut diajukan apakah pemerintah benar-benar serius menyelesaikan persoalan pendidikan, atau justru sedang mempertahankan sebuah sistem yang tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pendidikan bukan milik kepala dinas. Pendidikan bukan milik bupati. Dan pendidikan bukan ruang eksklusif bagi kepentingan birokrasi. Pendidikan adalah hak rakyat dan masa depan generasi Buru Selatan. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan guru, peserta didik, sekolah, dan masyarakat harus dijalankan secara transparan, profesional, serta berpihak kepada kepentingan publik.aaaa
Ketika muncul kritik terhadap kebijakan pendidikan, maka yang seharusnya dilakukan pemerintah bukan membungkam kritik atau menganggap suara publik sebagai ancaman. Pemerintah harus menjawab kritik dengan kerja nyata, data, keterbukaan, dan evaluasi.
Sebab, pemerintah yang takut terhadap kritik adalah pemerintah yang sedang kehilangan kepercayaan publik.
Polemik yang berkembang terkait pendidikan di Lumoy harus menjadi momentum bagi Bupati Buru Selatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan. Jangan sampai persoalan yang menyangkut masa depan pendidikan terus dibiarkan hanya karena kepentingan mempertahankan jabatan.
Kepala Dinas Pendidikan adalah pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar. Jabatan tersebut bukan ruang untuk membangun kekuasaan, melainkan amanah untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan dengan baik, adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Jika kepemimpinan yang ada dinilai tidak mampu membangun komunikasi, tidak mampu menyelesaikan persoalan pendidikan, tidak mampu merespons kritik publik secara bijak, dan justru terus menimbulkan keresahan, maka evaluasi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.
Bupati Buru Selatan harus berani mengambil keputusan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan tidak lagi mampu menjalankan tugas secara maksimal, maka segera lakukan pergantian.
Jangan pertahankan pejabat hanya karena kedekatan politik, kepentingan kelompok, atau pertimbangan kekuasaan. Masa depan pendidikan tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan satu jabatan.
Kami tegaskan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tidak boleh menunggu sampai persoalan ini semakin membesar. Jangan menunggu sampai keresahan masyarakat pendidikan berubah menjadi gerakan publik yang lebih luas.
Jika pemerintah terus mengabaikan persoalan ini, maka kami akan mengambil langkah konsolidasi. Kami akan melakukan konsolidasi besar-besaran bersama elemen mahasiswa, pemuda, masyarakat, dan kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian terhadap masa depan pendidikan Buru Selatan untuk mengawal persoalan ini secara serius dan berkelanjutan.
Konsolidasi ini bukan ancaman. Ini adalah bentuk kontrol publik. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral. Dan ini adalah konsekuensi dari pemerintah yang tidak mampu mendengar suara rakyat.
“Jangan anggap kritik sebagai ancaman. Jangan anggap konsolidasi rakyat sebagai tindakan politik untuk menjatuhkan pemerintah. Justru pemerintah yang mengabaikan kritik dan keresahan publik sedang membuka ruang bagi lahirnya gerakan masyarakat yang lebih besar.” Ujarnya.
Bupati Buru Selatan harus segera menentukan sikap. Apakah akan terus mempertahankan kepemimpinan yang menuai kritik, atau berani melakukan evaluasi demi menyelamatkan pendidikan
Kami mendesak: evaluasi Kepala Dinas Pendidikan sekarang. Jika tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, segera ganti.
Jangan biarkan pendidikan Buru Selatan menjadi korban dari arogansi kekuasaan, buruknya komunikasi birokrasi, dan lemahnya keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan.
Pendidikan Buru Selatan bukan milik segelintir pejabat. Pendidikan adalah milik rakyat. Dan ketika kepentingan rakyat diabaikan, maka rakyat berhak bersuara, berkonsolidasi, dan mengawal setiap kebijakan pemerintah sampai ada perubahan
