JCCNetwork.id- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan seluruh peserta BPJS Kesehatan memperoleh pelayanan yang setara tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Penegasan tersebut disampaikan setelah meninjau langsung layanan kesehatan bagi peserta BPJS di RSUP Prof. Ngoerah, Denpasar, Bali, Rabu (8/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Muhaimin melihat secara langsung pelayanan terhadap pasien yang menjalani perawatan penyakit katastropik, termasuk pasien gagal ginjal yang rutin menjalani terapi hemodialisis atau cuci darah. Ia menilai kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada peserta BPJS, termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), telah berjalan dengan baik.
Menurut Muhaimin, peserta PBI yang iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah harus mendapatkan hak pelayanan yang sama dengan peserta BPJS lainnya. Ia menegaskan tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam pelayanan kesehatan hanya karena status kepesertaan.
“Terutama yang membahagiakan saya adalah BPJS yang para penerima bantuan iuran dari pemerintah, yang setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan Rp47 triliun itu, bisa dilayani dengan amat sangat baik, tidak ada pembedaan,” ujar Muhaimin.
Ia menjelaskan, keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan implementasi nyata semangat gotong royong di bidang kesehatan. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi membantu pembiayaan layanan kesehatan bagi peserta yang kurang mampu melalui mekanisme iuran.
Muhaimin menilai konsep subsidi silang dalam BPJS Kesehatan telah memberikan manfaat besar, terutama bagi pasien yang membutuhkan biaya pengobatan tinggi. Salah satu contohnya adalah pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah secara berkala.
Ia mengungkapkan, satu kali tindakan hemodialisis membutuhkan biaya sekitar Rp1,2 juta. Dengan jadwal perawatan dua kali dalam sepekan, total biaya yang harus dikeluarkan pasien dapat mencapai sekitar Rp9,6 juta setiap bulan apabila tidak ditanggung oleh program jaminan kesehatan.
Melalui mekanisme pembiayaan BPJS Kesehatan, beban biaya tersebut dapat ditanggung sehingga masyarakat tetap memperoleh akses layanan medis yang dibutuhkan tanpa terbebani biaya pengobatan yang besar.
Muhaimin menyebut BPJS Kesehatan sebagai bentuk gotong royong nasional yang melibatkan pemerintah, peserta mandiri, serta sektor usaha sebagai penopang utama pembiayaan layanan kesehatan. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi fondasi penting agar sistem jaminan kesehatan nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.
“Inilah bukti bahwa BPJS betul-betul badan yang benar-benar gotong royong. Penopangnya dari pemerintah, peserta mandiri, dan perusahaan. Saya menyebutnya sebagai badan raksasa gotong royong untuk menjaga kesehatan,” imbuhnya.
Selain memastikan kualitas pelayanan, pemerintah juga akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menjaga tata kelola BPJS Kesehatan agar semakin baik. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi keuangan, sistem manajemen, hingga mutu pelayanan tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
Muhaimin juga mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan finansial untuk tetap disiplin membayar iuran BPJS Kesehatan. Kepatuhan tersebut dinilai menjadi bentuk solidaritas sosial yang memungkinkan peserta kurang mampu tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak melalui skema gotong royong nasional.
“Kita akan terus pastikan agar BPJS Kesehatan ini tumbuh besar, kuat secara finansial, manajerial, dan pelayanannya,” pungkas Menko Muhaimin.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus mendorong penguatan BPJS Kesehatan agar mampu berkembang sebagai sistem jaminan kesehatan yang kuat, baik dari sisi pembiayaan, tata kelola, maupun kualitas pelayanan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
