JCCNetwork.id- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk membangun dan mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara mandiri guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Dadan melansir CNN.
Ia menjelaskan, operasional satu unit SPPG membutuhkan dukungan bahan pangan dalam skala besar. Untuk memenuhi kebutuhan beras, misalnya, dibutuhkan lahan sawah sekitar 8 hektare. Sementara untuk pakan ternak, diperlukan sekitar 19 hektare lahan jagung. Selain itu, kebutuhan telur harian juga cukup signifikan, yakni setara dengan produksi dari 3.700 hingga 4.000 ayam petelur.
“Kalau ingin telurnya dipasok sendiri, maka harus ada sekitar 3.700 sampai 4.000 ayam petelur untuk satu SPPG,” katanya.
Menurut Dadan, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui keterlibatan civitas akademika maupun kerja sama dengan petani, peternak, dan pelaku usaha di sekitar kampus. Ia menilai, pengelolaan SPPG juga berpotensi menjadi bagian dari kegiatan praktik lapangan mahasiswa lintas disiplin, mulai dari sektor pertanian, peternakan, pengolahan pangan, hingga distribusi.
Dengan pendekatan tersebut, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran berbasis praktik yang terintegrasi dengan kebutuhan riil di lapangan.
Lebih lanjut, Dadan menyebut SPPG dapat berperan sebagai penampung atau offtaker bagi hasil produksi lokal, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar kampus.
Ia menegaskan, program MBG membutuhkan pasokan bahan pangan yang berjalan secara konsisten. Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dinilai penting, baik dalam pengelolaan dapur maupun dalam menjamin keberlanjutan penyediaan bahan baku pangan.
