JCCNetwork.id- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus membangun pola kerja baru di lingkungan pemerintahan.
Dorongan tersebut disampaikan saat peninjauan langsung pelaksanaan WFH di Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026). Menurut Bima, kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan penghematan anggaran, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi budaya kerja aparatur negara menuju sistem yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.
Ia menegaskan, efisiensi yang dimaksud mencakup pengurangan ketergantungan terhadap konsumsi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), serta mendorong ASN untuk terbiasa dengan sistem kerja fleksibel berbasis teknologi. Dengan demikian, birokrasi diharapkan mampu memberikan layanan publik yang lebih optimal meskipun tidak sepenuhnya dilakukan secara tatap muka.
“Prinsip efisiensi ini bukan hanya sekadar soal kita supaya tidak tergantung kepada pasokan BBM internasional, tetapi juga ada transformasi budaya kerja baru, ada kultur kerja yang baru, semuanya terbiasa gitu dan arahnya ke sana,” ujarnya saat kegiatan peninjauan langsung pelaksanaan WFH di Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bima mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota Bekasi dalam menerapkan sistem WFH. Ia menyebut, sekitar 40 persen ASN di wilayah tersebut telah menjalankan pola kerja dari rumah. Capaian ini dinilai sebagai langkah awal yang baik dalam mendukung kebijakan efisiensi nasional.
Bima juga meminta Pemkot Bekasi untuk segera menghitung secara rinci dampak penghematan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut, terutama terkait penggunaan BBM, listrik, dan air. Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai dasar pengambilan kebijakan lanjutan di tingkat nasional.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa langkah efisiensi yang ditempuh pemerintah tidak akan mengganggu stabilitas energi nasional. Pemerintah, kata dia, tetap menjaga kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ketersediaan BBM agar tetap aman. Bahkan, ketergantungan impor energi Indonesia yang terdampak dinamika global, termasuk di kawasan Selat Hormuz, disebut relatif terkendali.
Menurut Bima, kebijakan ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, dari potensi kenaikan harga energi.
“Bagi presiden, bagi pemerintah saat ini, keberpihakan kepada warga terutama kelas menengah ke bawah itu sangat penting untuk dijaga,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik. Sejumlah sektor vital seperti Dinas Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, Pemadam Kebakaran, serta Satuan Polisi Pamong Praja tetap beroperasi penuh tanpa pembatasan. Sementara layanan administratif di tingkat kecamatan, kelurahan, dan perizinan tetap berjalan dengan pengaturan maksimal 50 persen pegawai bekerja dari kantor.
Untuk memastikan kedisiplinan ASN, pemerintah menerapkan sistem pengawasan berbasis digital. Setiap pegawai diwajibkan melaporkan kinerja secara berkala, termasuk pemantauan lokasi kerja. Bima menegaskan bahwa sanksi akan diberikan kepada ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan, termasuk pejabat yang lalai dalam melakukan pengawasan.
Selain mendorong WFH, Bima juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang mengajak ASN menggunakan transportasi umum dan sepeda sebagai alternatif mobilitas. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan upaya penghematan energi dan pengurangan emisi.
Ke depan, pemerintah berencana memperluas pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik. Menurut Bima, penggunaan kendaraan listrik pada sektor transportasi massal akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap efisiensi energi nasional dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi.
“Sebetulnya kalau skema kendaraan listrik ini juga fokus ke transportasi publik, akan jauh lebih signifikan dampaknya, dan itulah yang kemarin sebetulnya mulai diinisiasi oleh Presiden,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap transformasi sistem kerja ASN tidak hanya meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga menciptakan birokrasi yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
