JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan pendataan terhadap arus pendatang baru yang masuk ke ibu kota usai momentum Lebaran 2026. Langkah ini diambil menyusul laporan adanya sejumlah warga dari luar daerah yang datang tanpa persiapan memadai.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi terkait kondisi para pendatang yang belum memahami situasi dan tantangan hidup di Jakarta. Menurutnya, pendataan diperlukan untuk memetakan kebutuhan sekaligus memastikan keberadaan mereka tercatat secara administratif.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat berada di Kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).
“Jadi kami sekarang ini memang sudah mulai mendapatkan laporan ada beberapa pendatang yang belum mengetahui tentang Jakarta ketika sampai di Jakarta. Nah yang seperti itu kan pasti didata,” kata Pramono di Kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).
Ia menilai sebagian besar pendatang datang dengan harapan memperoleh pekerjaan dan memperbaiki kondisi ekonomi.
“Rata-rata mereka memang menaruh harapan bisa mencari peluang untuk bekerja di Jakarta,” tutur dia.
Fenomena urbanisasi pasca-Lebaran, lanjutnya, merupakan siklus tahunan yang kerap terjadi di Jakarta. Banyak warga dari berbagai daerah menjadikan ibu kota sebagai tujuan utama untuk mencari peluang kerja, meski tidak semuanya memiliki kesiapan keterampilan maupun rencana yang jelas.
Meski jumlah pendatang meningkat, Pemprov DKI memastikan tidak akan menerapkan operasi yustisia atau razia administrasi kependudukan. Pramono menegaskan bahwa Jakarta tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin datang dan mencari penghidupan.
“Sekali lagi, Pemerintah DKI Jakarta bersama-sama dengan DPRD DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisia,” ucapnya.
Namun demikian, ia mengimbau para pendatang untuk membekali diri dengan kemampuan dan kesiapan yang memadai agar dapat bersaing di pasar kerja ibu kota. Pemerintah, kata dia, berharap kedatangan warga baru tidak menambah persoalan sosial akibat kurangnya kesiapan dalam menghadapi dinamika kehidupan di Jakarta.
“Tetapi kami meminta siapa pun yang datang ke Jakarta mau kerja di Jakarta tentunya dengan kapasitas dan kapabilitas untuk bekerja di Jakarta,” ucapnya.
