JCCNetwork.id- Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memastikan proses pemulangan jemaah umrah asal Indonesia tetap berjalan di tengah dinamika situasi kawasan Timur Tengah. Upaya ini dilakukan melalui Kantor Urusan Haji (KUH) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah dengan pengawasan intensif terhadap kondisi jemaah di lapangan.
Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah dalam beberapa hari terakhir difokuskan melalui dua pintu utama, yakni Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Kedua bandara tersebut menjadi titik keberangkatan utama bagi jemaah menuju Tanah Air.
Dalam laporan terbaru per Kamis (19/3/2026), tercatat sebanyak 2.190 jemaah telah dipulangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Jumlah tersebut terdiri atas 985 jemaah yang kembali pada 17 Maret 2026 dan 1.205 jemaah pada 18 Maret 2026.
Meski demikian, proses pemulangan tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Sejumlah jemaah dilaporkan terdampak pembatalan penerbangan oleh beberapa maskapai, yang berimbas pada ketidakpastian jadwal kepulangan. Kondisi tersebut juga memaksa sebagian jemaah menanggung tambahan biaya akomodasi dan konsumsi secara mandiri selama menunggu kepastian penerbangan.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir memberikan perlindungan maksimal. KJRI Jeddah bersama pihak terkait terus melakukan koordinasi guna mencari solusi percepatan pemulangan, termasuk memastikan hak-hak jemaah tetap terpenuhi.
“Kami terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi para jemaah dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengupayakan solusi terbaik bagi percepatan kepulangan mereka di tengah situasi yang dinamis ini,” tegasnya.
Secara kumulatif, jumlah jemaah umrah Indonesia yang telah kembali ke Tanah Air sejak 28 Februari hingga 18 Maret 2026 mencapai 30.360 orang. Angka ini menunjukkan proses pemulangan tetap berlangsung meski dihadapkan pada tantangan operasional di lapangan.
Pemerintah juga mengimbau jemaah untuk tetap tenang serta menjaga komunikasi dengan petugas haji di lokasi. Selain itu, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diingatkan untuk menjalankan tanggung jawabnya, terutama terkait penyediaan akomodasi dan kepastian tiket kepulangan sesuai perjanjian yang telah disepakati.
Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan dampak gangguan perjalanan sekaligus menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah hingga tiba kembali di Indonesia.
