JCCNetwork.id- Polemik mengenai menu Ramadan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di media sosial setelah beredar unggahan yang menyebut nilai makanan yang diterima peserta didik tidak sesuai dengan besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah. Dalam sejumlah unggahan yang beredar, paket menu yang terdiri dari sepotong roti, kacang, dan kurma disebut hanya bernilai sekitar Rp5.000 per porsi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa anggaran bahan baku makanan dalam program MBG tidak sebesar Rp15.000 per porsi sebagaimana banyak diasumsikan publik. Ia menjelaskan, terdapat perbedaan alokasi anggaran berdasarkan kelompok penerima manfaat.
“Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK serta SD kelas 1–3 itu sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara untuk SD kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi,” ujar Nanik, Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan, angka Rp13.000 dan Rp15.000 yang selama ini beredar merupakan total anggaran per porsi yang tidak seluruhnya dialokasikan untuk bahan baku makanan. Menurutnya, sebagian dana digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan program di lapangan.
BGN merinci, dari total anggaran tersebut terdapat komponen biaya operasional sebesar Rp3.000 per porsi. Dana ini digunakan untuk berbagai kebutuhan pendukung, antara lain pembayaran listrik, air, gas, serta layanan internet atau telepon. Selain itu, anggaran operasional juga mencakup insentif bagi relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guru yang membantu pendistribusian makanan, serta biaya kendaraan operasional.
Tidak hanya itu, biaya operasional juga dialokasikan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan relawan, insentif kader posyandu yang mendistribusikan makanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, pembelian alat pelindung diri (APD), kebutuhan kebersihan, bahan bakar kendaraan MBG, hingga dukungan operasional bagi kepala SPPG dan timnya.
Selain komponen operasional, terdapat pula alokasi sebesar Rp2.000 per porsi untuk kebutuhan fasilitas. Dana ini digunakan untuk sewa lahan dan bangunan, termasuk dapur, gudang penyimpanan, kamar mes, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sistem penyaringan air, serta penyewaan peralatan masak modern seperti penanak nasi, kompor, kulkas, pendingin bahan baku, panci, hingga wadah distribusi makanan.
Dalam petunjuk teknis BGN, alokasi Rp2.000 per porsi tersebut dikategorikan sebagai insentif fasilitas SPPG yang disediakan mitra pelaksana. Dengan asumsi satu SPPG melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, nilai insentif fasilitas dapat mencapai Rp6 juta per hari.
BGN menegaskan bahwa pembagian komponen anggaran tersebut telah dirancang untuk memastikan keberlanjutan program sekaligus menjaga standar keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Kendati demikian, BGN menyatakan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun laporan apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara menu yang diterima dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
“Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,” tandas Nanik.
Polemik yang berkembang di ruang publik ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan asupan gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting di berbagai daerah.
