JCCNetwork.id- PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya (Perumda Paljaya) mengenai penjajakan kerja sama layanan pengelolaan air limbah serta layanan pendukung pada stasiun, aset, dan infrastruktur yang dimiliki serta dikelola KAI. Penandatanganan dilaksanakan di Jakarta Railways Center pada Selasa, 24 Februari 2026.
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin dan Direktur Utama Perumda Paljaya Untung Suryadi.
Kerja sama ini diarahkan pada penguatan pengelolaan air limbah domestik di lingkungan operasional KAI Group, khususnya wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta dan aset yang berada dalam cakupan layanan sistem perpipaan Paljaya. Inisiatif ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta Peraturan Direksi KAI mengenai Pedoman Implementasi ESG.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa pengelolaan lingkungan di KAI dirancang secara sistematis dan berbasis pengukuran.
“Dengan volume pelanggan yang mencapai 47.405.539 pada layanan Kereta Api Jarak Jauh sepanjang 2025, pengelolaan aspek lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional kami. Total emisi KA Jarak Jauh tercatat ±127.315.192 kg CO₂e, yang menunjukkan efisiensi signifikan dibandingkan moda lain. Pengelolaan air limbah di stasiun dan fasilitas pendukung harus memenuhi baku mutu serta terintegrasi dengan sistem yang terstandar agar kualitas lingkungan tetap terjaga,” ujar Bobby.
Pada skenario perjalanan setara, emisi KA Jarak Jauh tercatat sekitar tiga kali lebih rendah dibandingkan bus antarkota dan puluhan kali lebih rendah dibandingkan kendaraan pribadi. Data tersebut menegaskan karakteristik kereta api sebagai moda transportasi massal berkapasitas besar dengan emisi yang lebih terkendali.
Direktur Utama Perumda Paljaya Untung Suryadi menjelaskan bahwa sistem pengelolaan air limbah di Jakarta dilakukan secara terpusat dan terstandar. Ia menegaskan bahwa bau yang kerap muncul di beberapa waduk, seperti Waduk Setiabudi, bukan berasal dari hasil olahan air limbah, melainkan dari saluran air yang masuk tanpa melalui proses pengolahan.
“Hasil olahan air limbah yang telah memenuhi standar mutu justru membantu menjaga kualitas air di badan air penerima. Waduk berfungsi sebagai pengendali banjir, sementara aerator dioperasikan untuk menjaga kualitas air dan mencegah bau,” jelas Untung.
Paljaya mengoperasikan fasilitas water reclamation di kawasan Sudirman yang mengolah limbah dari berbagai gedung di wilayah Sudirman, Kuningan, Gatot Subroto, SCBD, Senopati, hingga Manggarai. Selain itu, pengolahan lumpur tinja dilakukan melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Pulo Gebang dan Duri Kosambi.
Berdasarkan Peraturan Daerah, setiap bangunan wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah, dan bagi bangunan yang belum terkoneksi jaringan, penyedotan lumpur tinja wajib dilakukan minimal setiap tiga tahun. Hasil pengolahan menghasilkan air yang dikembalikan ke badan air sesuai standar, lumpur yang dimanfaatkan untuk kebutuhan tertentu seperti pengayaan tanah, serta gas sebagai bagian dari proses biologis.
Untung juga menyampaikan bahwa Paljaya telah mengelola instalasi pengolahan air limbah di MRT Jakarta serta fasilitas sanitasi Transjakarta. Proyek Jakarta Sewerage System (JSS) Zone 1 yang saat ini berjalan memiliki kapasitas pengolahan hingga 240.000 meter kubik per hari dan akan mengintegrasikan pengumpulan limbah dari sejumlah kawasan utama Jakarta.
“Kami siap menjadi mitra KAI dalam memastikan seluruh limbah yang timbul dari aktivitas operasional terkelola sesuai standar mutu dan ketentuan regulasi, sehingga mendukung target sanitasi kota yang lebih baik,” ujar Untung.
Melalui kolaborasi ini, kedua belah pihak akan melakukan pemetaan teknis dan integrasi sistem guna memastikan pengelolaan air limbah di lingkungan KAI Group berjalan efektif serta memberikan dampak lingkungan yang terukur.
Kerja sama ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 6, Air Bersih dan Sanitasi Layak, serta memperkuat tata kelola keberlanjutan dalam sektor transportasi nasional.
