JCCNetwork.id – DPRD DKI Jakarta mengimbau Pemprov DKI untuk menundawacana penonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 194.777 NIK Jakarta. Pasalnya 194.777 warga itu sudah tak tinggal di Jakarta.
Penundaan itu penting lantaran perlu adanya validasi data secara menyeluruh sebelum menonaktifkan 194.777 jumlah penduduk NIK warga disebut sudah tak menetap di Ibu Kota itu. Pasalnya data itu akan berimbas dengan rekening bank dan zonasi sekolah.
“Makannya dikesempatan yang masih panjang ini Komisi A meminta untuk melakukan penundaan,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Rabu (10/5/2023).
Selain itu, Dinas Dukcapil juga perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Upaya sehingga bisa mengantisipasi terjadinya lonjakan angka atau berpotensi lebih sedikit dari angka yang telah diumumkan.
“Jangan terlalu cepat, sosialisasinya diperpanjang sekalian dimatangkan data yang ada apakah benar data 194ribu, apakah lebih dari itu,” ungkapnya.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Budi Awaluddin, sebelum menonaktifkan NIK itu pihaknya melalui tahapan sosialisasi tertib administrasi kependudukan. Dalam langkah itu melibatkan semua lapisan dari tingkat RT, RW, Lurah, Camat, dan Dasa Wisma.
Sehingga bakal ada waktu yang cukup panjang untuk membenahi data yang akurat sebelum nonaktif.
“Jadi hikmahnya dengan jangka waktu yang lebih panjang ini kita dapat data yang lebih akurat lagi,” pungkasnya.
