JCCNetwork.id- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menarik perhatian publik dengan pernyataan tegasnya terkait maraknya praktik mafia dalam sektor perdagangan Indonesia.
Dalam pernyataan terbaru, Purbaya menegaskan akan melakukan penindakan tanpa pandang bulu terhadap pelaku penyelundupan dan praktik under invoicing yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara.
“Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya enggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya ada yang paling tinggi kan ya, Presiden paling tinggi di sini. Pasti beres,” tegas Purbaya dalam wawancaranya yang dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, praktik penyelundupan dan manipulasi data dalam aktivitas impor seperti mencantumkan nilai faktur lebih rendah dari harga sebenarnya (under invoicing) telah menjadi akar masalah kebocoran pajak di sektor perdagangan. Ia menyebut, praktik ini banyak terjadi pada sektor tekstil, rokok, hingga baja.
“Rokok saya akan beresin. Habis itu tekstil, lalu baja, dan sektor lainnya. Satu per satu saya akan kejar,” ujar Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkap bahwa praktik ini tidak selalu melibatkan pegawai Bea dan Cukai.
Ia mengklaim mendapat laporan langsung dari pegawai yang mengaku tak berdaya karena adanya intervensi dari pihak berpengaruh.
“Saya panggil orang Bea Cukainya, ‘lo enggak benar’. Dia jawab, ‘Bukan begitu Pak, di belakangnya ada bekingan gede, kami enggak bisa apa-apa’,” ungkapnya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa para pegawai tidak perlu takut, karena penegakan hukum akan dilindungi penuh oleh otoritas tertinggi negara.
Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memberikan dukungan penuh untuk melakukan perbaikan di sektor keuangan.
“Kalau ada bintang empat yang nyuruh, kita lapor Presiden,” tegasnya.
Penegakan hukum ini, lanjut Purbaya, merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperbaiki struktur ekonomi nasional agar pertumbuhan ekonomi lebih sehat. Ia optimistis, langkah ini dapat memperkuat rasio pajak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap.
“Tahun depan mungkin bisa mendekati 6 persen atau lebih. Tahun depannya lagi akan lebih cepat lagi,” katanya.
Purbaya juga menyebut telah mengantongi nama-nama pelaku yang selama ini berada di balik praktik penyelundupan dan under invoicing, dan tengah mempersiapkan proses penindakan hukum.
“Yang under invoicing, yang nyelundupin, terutama tekstil, baja dan sebagainya, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya. Tinggal kita pilih siapa yang mau kita proses,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia mengungkap kendala dalam sistem pengawasan, khususnya keterbatasan data dari Lembaga National Single Window (LNSW), yang bertugas mengelola dokumen ekspor-impor secara elektronik.
“Ternyata datanya belum terlalu lengkap. Real-nya belum terhubung di ujung sini dan ujung sana,” keluh Purbaya.
Menurutnya, LNSW seharusnya berfungsi sebagai “intelijen IT” Kementerian Keuangan yang mampu mendeteksi secara real-time arus barang masuk dan keluar dari Indonesia.
Ia berjanji akan melakukan integrasi sistem agar pengawasan menjadi lebih efektif dan transparan.
“Yang jelas, saya akan monitor sistem IT impor-ekspor, sehingga kebocoran under invoicing yang disebutkan Presiden kemarin bisa kami tangani dengan cepat,” pungkasnya.
Hingga kini, Kementerian Keuangan masih menghitung total kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik tersebut.
Namun, Purbaya memastikan bahwa langkah langkah perbaikan akan terus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan demi menjaga stabilitas fiskal nasional.
