JCCNetwork.id- Kekosongan jabatan camat dan lurah di sejumlah wilayah Jakarta menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat karena berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam administrasi dan penanganan masalah di tingkat wilayah.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu segera mengambil langkah cepat untuk mengisi posisi-posisi strategis itu dengan pejabat definitif. Ia meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tidak hanya mengandalkan penunjukan pelaksana tugas (Plt) yang merangkap jabatan.
“Pemprov harus segera menutup kekosongan jabatan dengan pejabat definitif. Bukan sekadar tambal sulam Plt,” kata Mujiyono, Kamis (9/10).
Menurutnya, camat dan lurah memiliki peran vital dalam pelayanan publik, mulai dari administrasi kependudukan hingga koordinasi penanganan bencana, seperti kebakaran. Kekosongan jabatan ataupun pengisian rangkap tugas disebut akan membuat masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Ketika kursi ini dibiarkan kosong atau diisi Plt (pelaksana tugas) rangkap jabatan, maka yang dirugikan adalah rakyat,” ucapnya.
Mujiyono yang juga politikus Partai Demokrat itu mendorong agar Pemprov DKI menerapkan sistem merit dalam proses pengisian jabatan, sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023. Sistem ini, kata dia, menempatkan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif serta adil tanpa diskriminasi.
“Gunakan sistem merit, buka data talent pool secara transparan, dan pastikan prosesnya terbuka,” paparnya.
Ia menekankan tidak ada alasan untuk menunda pelantikan pejabat definitif karena kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bersifat mendesak.
“Tidak boleh ada alasan menunda karena rakyat membutuhkan pemimpin wilayah yang hadir penuh waktu, bukan sambilan,” tutupnya.
