JCCNetwork.id- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah melakukan reformasi menyeluruh di sektor pendidikan guna menutup kesenjangan akses dan kualitas yang masih lebar di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, meski usia kemerdekaan telah mencapai 80 tahun.
Menurut Lalu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) untuk jenjang SD relatif tinggi. Namun, angka tersebut mengalami penurunan signifikan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terutama perguruan tinggi.
“Data BPS menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) untuk jenjang SD sangat tinggi, namun menurun drastis di jenjang yang lebih tinggi, khususnya pendidikan tinggi. Ini menunjukkan masih banyak anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan,” kata Lalu Hadrian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Politikus Fraksi PKB itu mengungkapkan, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia hanya mencapai 9,22 tahun atau setara pendidikan tingkat SMP. Kondisi ini, menurutnya, menjadi salah satu hambatan serius dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif.
Ia juga menyoroti ketimpangan antarwilayah yang dinilai masih tajam. Papua Pegunungan disebutnya sebagai contoh paling ekstrem, di mana rata-rata lama sekolah penduduk hanya 5,10 tahun.
“Di Papua Pegunungan, rata-rata lama sekolah penduduk hanya 5,10 tahun. Artinya, banyak penduduk di sana yang belum tamat SD. Ini adalah PR besar bagi kita semua,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Lalu mendorong pemerintah memperluas akses pendidikan hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi melalui program beasiswa yang merata, serta perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal. Ia juga menekankan pentingnya pembaruan kurikulum dan peningkatan kualitas guru agar lebih relevan dengan tantangan abad ke-21, termasuk literasi digital dan keterampilan berpikir kritis.
“Pendidikan adalah batu loncatan ke depan, bukan rantai yang terus mengikat. 80 tahun Indonesia merdeka berarti memastikan seluruh anak Indonesia memiliki peluang yang sama untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi maksimal bagi negara,” pungkasnya.
