Polri Bongkar Jaringan TPPO ke Bahrain

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id-Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang telah beroperasi sejak 2022 dengan tujuan pengiriman korban ke Bahrain.

Tiga tersangka berinisial SG, RH, dan NH ditangkap dalam pengungkapan kasus ini.

- Advertisement -

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah laporan seorang korban yang dieksploitasi sebagai spa attendant di Bahrain.

Korban sebelumnya dijanjikan pekerjaan sebagai waitress atau staf housekeeping melalui lembaga pelatihan kerja (LPK) di Bandar Lampung.

“Korban dijanjikan pekerjaan layak, tetapi kenyataannya tidak sesuai kontrak dan tanpa upah yang dijanjikan. Ini bentuk eksploitasi,” tegas Brigjen Nurul dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).

- Advertisement -

Tersangka SG diketahui bertindak sebagai perantara yang menghubungkan korban dengan pihak di Bahrain serta menerima uang dari korban.

RH, yang menjabat direktur LPK, mengurus paspor dan biaya keberangkatan, sementara NH sebagai staf LPK menangani dokumen kerja dan keberangkatan korban.

Dari hasil penyidikan, jaringan ini telah mengirim banyak korban ke luar negeri dan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah.

Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa paspor, visa, kontrak kerja, buku rekening, dan alat komunikasi.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Mereka juga dikenakan Pasal 81 dan Pasal 86 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Berkas perkara dan barang bukti telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

SG diserahkan pada 27 Februari 2025, sedangkan RH dan NH dilimpahkan pada 3 Juni 2025.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Pemerintah Klaim Dampak Bersih Ekonomi Masih Positif

JCCNetwork.id-Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa isu potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak parsial. Pemerintah, menurutnya, tetap memandang...

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER