JCCNetwork.id- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan kerap menghadapi berbagai persoalan di sejumlah daerah. Ia menegaskan bahwa keterlibatan langsung kepala daerah dalam mengawasi program ini sangat penting guna mencegah insiden seperti kasus keracunan siswa maupun penyediaan makanan di bawah standar kualitas.
Dalam kunjungan kerjanya memperingati Hari Otonomi Daerah di SD Negeri 15 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4), Bima menyampaikan bahwa aspek higienitas dan nilai gizi makanan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
“Yang paling utama adalah memastikan makanan tetap higienis dan bernutrisi. Higienis artinya tepat waktu penyajiannya, cara pengolahan dan bahan yang digunakan harus segar,” ujar Bima saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka Hari Otonomi Daerah di SD Negeri 15 Balikpapan Selatan, Jumat (25/4).
Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, menurut Bima, merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, kata dia, tidak boleh ada kelalaian dalam pelaksanaannya, baik dari sisi pengawasan maupun tata kelola.
“Kepala daerah wajib turun tangan langsung dan awasi pelaksanaan program ini,” lanjutnya.
Bima menambahkan, evaluasi rutin perlu dilakukan oleh pemerintah daerah guna memastikan program tepat sasaran dan berjalan sesuai rencana. Ia juga mendorong keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan.
“Evaluasi harus dilakukan secara berkala,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga meminta kepala daerah memastikan bahwa penyedia jasa makanan atau katering yang ditunjuk memiliki rekam jejak yang baik serta memenuhi standar kebersihan dan kualitas.
Bima berharap, melalui pengawasan yang ketat dan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat, pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup anak-anak di seluruh Indonesia.
“Jika ada penyimpangan atau pelaksanaan yang tidak sesuai di sekolah, segera laporkan ke pemerintah daerah, dan kepala daerah harus menindaklanjuti,” ujarnya.
