JCCNetwork.id- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama (SJP), menyoroti penunjukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN). Raja Juli Antoni, yang juga Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), ditunjuk sebagai wakilnya.
Dalam pandangannya, SJP mengungkapkan bahwa pergantian pejabat ini tidak akan menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi proyek Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, kesulitan utama dalam menarik minat investor tidak terletak pada siapa yang memimpin, melainkan pada kebijakan dasar yang dianggapnya keliru sejak awal.
“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan sejumlah temuan pada mega proyek tersebut, diantaranya belum memadainya persiapan pembangunan infrastruktur IKN karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL) seluas 2.0856 Ha,” ungkapnya, dikutip.
Lebih lanjut, SJP menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan isu ini, Plt Kepala OIKN menekankan pentingnya penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Plus (PDSK Plus). Namun, wakilnya menyatakan bahwa Perpres tidak diperlukan, menunjukkan adanya ketidakjelasan kebijakan dari pemerintah.
“Itu pun investasi yang masuk berupa KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), di mana pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjamin pembayarannya sebesar 0,1 persen dari PDB sampai dengan tahun 2030, artinya ujung-ujungnya APBN. Padahal total APBN yang sudah diguyurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 akan menembus Rp75,4 triliun,” imbuh Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 ini.
Dia juga menyoroti bahwa sebagian besar investasi yang masuk berbentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan pemerintah menjamin pembayarannya hingga 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sampai tahun 2030.
Menurut SJP, pemerintah saat ini sangat bergantung pada investor domestik untuk menggerakkan pembangunan IKN. Pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR pada 11 Juni 2024, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa belum ada investor asing yang tertarik.
Semua groundbreaking proyek di IKN yang sudah berlangsung empat kali, kata SJP hanya melibatkan investor nasional, meskipun sebelumnya Presiden Jokowi pernah mengklaim bahwa investor asing sedang antre untuk berinvestasi di IKN.
“Kami menganggap bahwa investasi IKN tidak dapat meningkat karena karakteristiknya infrastruktur publik, sementara publiknya belum ada. Jika pun ada, tidak bakal sampai 5 juta penduduk. Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun,” tandas Wakil Sekretaris FPKS DPR RI ini.
SJP juga menekankan bahwa standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang dipegang oleh investor dari negara maju menghindari proyek yang melibatkan deforestasi dan dampak sosial negatif terhadap masyarakat lokal. Hal ini menambah tantangan bagi IKN untuk menarik investasi berkualitas.
“Kami tidak yakin bahwa IKN akan berdampak positif dengan kontribusi antara 1,8 persen sampai 2,2 persen terhadap perekonomian. Hal ini karena ada simulasi Model CGE (Computable General Equilibrium) oleh INDEF, pemindahan IKN berdampak terhadap GDP (gross domestik product) riil nasional sangat kecil dan tidak memberikan dampak apa-apa terhadap ekonomi nasional, yakni bernilai 0.00%,” pungkasnya.
Selain itu, SJP mengkritik bahwa pembangunan IKN masih menggunakan paradigma lama yang sentralistik, di mana APBN menjadi sangat terkuras. Contohnya, pada tahun 2024, anggaran untuk infrastruktur IKN mencapai Rp 37,41 triliun atau sekitar 23,7% dari total pagu Kementerian PUPR yang sebesar Rp 157,73 triliun.
“Oleh karena itu, siapapun siapapun kepala OIKN definitif akan berat bisa memenuhi target, karena masalah utamanya bukan pada pejabatnya, tapi dasar kebijakan yg sejak awal bermasalah,” tutup SJP.
