JCCNetwork.id – Wacana penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap tudingan kecurangan Pemilu 2024 terus memanas, dengan polarisasi pro dan kontra yang masih bergulir.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyoroti ketidaknetralan Presiden Joko Widodo dalam konteks ini. Zoelva mengakui adanya banyak perbincangan dan polemik terkait cawe-cawe Presiden Jokowi atas pelaksanaan Pemilu 2014, baik dari kalangan civil society maupun kampus.
Dia menekankan perlunya membawa isu ini ke forum politik di DPR untuk menghindari penyebaran isu liar yang dapat mendiskreditkan presiden.
Namun, Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti potensi negatif dari penggunaan hak angket DPR ini. Mereka menyatakan bahwa langkah tersebut dapat membawa negara ini menuju ketidakpastian dan berpotensi menimbulkan kaos atau kekacauan.
Polemik ini menunjukkan kompleksitas dalam menjaga keseimbangan antara transparansi dan stabilitas politik dalam menangani dugaan kecurangan Pemilu, serta menyoroti peran penting DPR sebagai forum politik untuk menyelesaikan kontroversi yang ada.
