JCCNetwork.id – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mewanti-wanti pengambil kebijakan nasional terkait pembangunan infrastruktur yang berisiko tinggi.
Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang berisiko tinggi itu perlu di hitung dengan teliti dan benar agar menghindari resiko kolaps karena utang luar negeri.
“Infrastruktur yang punya risiko tinggi kita harus hitung betul ini karena ini pernah dilakukan dan bikin negara kolaps karena utang,” kata Ganjar saat debat Capres, Minggu (7/1/2024) malam.
Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen untuk menggunakan kekuatan dalam negeri demi pembangunan yang baik.
“Kemudian governace bisa berjalan dengan baik maka ICORE bisa turun 4 persen dan kemudian kita mesti anti korupsi. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh ekonomi kita,” tegas Ganjar.
Untuk memperkuat pertahanan Indonesia, menurutnya perlu adanya penguatan dalam sektor industri dalam negeri.
“Jadi mohon maaf kaitan dengan utang, no utang no usang, sehingga harus kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dalam negeri,” ucapnya.
Disamping itu, Ganjar juga mewanti-wanti soal korupsi pembangunan yang marak terjadi di Indonesia belakangan ini.
Pasalnya, jika korupsi terus dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang jelas hingga korupsi benar-benar tuntas di Indonesia, maka ekonomi nasional tak akan tumbuh dengan baik.
“Dan kemudian kita mesti betul-betul anti korupsi. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh ekonomi yang ada di tempat kita,” tandasnya.
Data Utang Luar Negeri Indonesia
Penting menjadi catatan, bahwa Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar utang atau default. Melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan posisi utang Indonesia hingga akhir November 2023 sebesar Rp8.041,01 triliun.
Rasio utang tersebut terhadap PDB sebesar 38,11 persen, jauh dari ketetapan UU Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan rasio utang pemerintah adalah maksimal 60 persen dari PDB. Serta, masih di bawah target yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 di kisaran 40 persen.
