JCCNetwork.id– Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, menegaskan tak semua permasalahan di daerah harus diarahkan kepada Pemerintah Pusat. Pernyataan ini Presiden sampaikan dalam pidatonya pada Pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi, dalam tayangan YouTube Setpres pada Selasa (26/9/2023).
Awalnya, Jokowi membicarakan isu terkait lahan. Ia mengatakan telah memberikan perintah untuk menyelesaikannya. Namun, dia juga menyadari bahwa tidak semua hal bisa diawasi secara langsung oleh pemerintah pusat.
“Tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum (Parmusi), mengenai lahan, tadi saya sudah bisik-bisik, kita urus lagi, Pak. Saya kan tidak mengikuti, mestinya kalau sudah perintah mestinya sudah beres, kan kita tidak mengikuti semua hal. Masa dari Sabang sampai Merauke, nggak mungkin bisa tahu semuannya yang namanya Presiden, nggak mungkin,” kata Jokowi.
Meskipun tidak merinci permasalahan lahan yang dimaksud, Jokowi kemudian menggarisbawahi betapa besar dan kompleksnya Indonesia sebagai negara. Untuk itu, seharusnya permasalahan di daerah dapat diatasi oleh Kepala Daerah yang telah diberi kewenangan otonomi.
“Saya pernah terbang dari Aceh sampai ke Papua, 9 jam 15 menit, itu kalau dari London itu bisa melewati 7-8 negara, sampai di Istanbul Turki, 9 jam 15 menit, ini negara sangat besar sekali. Dengan keragaman juga yang sangat banyak dan kompleks, jangan sampai mmasalah yang ada, setiap masalah yang ada di daerah, di daerah itu sudah ada wali kota, sudah otonomi, diberi otonomi, sudah ada Gubernur diberi otonomi, jangan semuanya ditarik ke pusat. Mestinya dalam bekerja seperti itu,” tegas Jokowi.
