JCCNetwork.id- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengeluarkan seruan untuk menghentikan kekerasan terkait konflik agraria di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Seruan ini muncul setelah hasil rekomendasi dari Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU menegaskan bahwa pendekatan kekerasan dalam penyelesaian sengketa tanah harus dihindari.
“Kekerasan dan pendekatan keamanan dalam sengketa tanah haruslah dihentikan,” ujar Ketua Komisi Rekomendasi Munas Alim Ulama NU, Ulil Abshar Abdalla, dalam konferensi pers hasil Munas Konbes NU di Jakarta, Selasa (19/9/2023).
NU juga menyampaikan ada beberapa poin penting terkait masalah agraria, terutama di Pulau Rempang:
1. Perampasan tanah yang menjadi hak milik rakyat dinyatakan haram hukumnya.
2. Pemerintah dan pihak lain, khususnya korporasi, harus menempuh pendekatan dialog dan persuasif.
3. Kepentingan ekonomi tidak boleh merugikan hak-hak rakyat kecil.
4. Semua pihak diimbau untuk menenangkan diri sambil mendengarkan aspirasi rakyat.
5. Masyarakat di Rempang-Galang diajak untuk bersabar dan berdoa agar tercapai solusi terbaik.
Presiden Joko Widodo juga merespons isu ini dengan menekankan agar aparat keamanan tidak menggunakan tindakan represif, terutama dalam proyek-proyek nasional yang strategis.
Beliau menambahkan bahwa masalah ini dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
“Jangan malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat,” ungkap Presiden Jokowi.
