JCCNetwork.id- Empat Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang menjadi korban penyanderaan kelompok perompak di wilayah perairan Somalia akhirnya kembali ke Tanah Air setelah menjalani masa penyanderaan selama sekitar lima bulan.
Keempat WNI tersebut merupakan bagian dari 17 awak kapal MT Honour 25 yang disandera oleh kelompok perompak. Proses pembebasan berlangsung melalui rangkaian negosiasi dan diplomasi yang dilakukan secara tertutup oleh pemerintah Indonesia bersama sejumlah pihak terkait.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir mengatakan, pemerintah sengaja tidak membuka informasi mengenai proses negosiasi kepada publik sejak awal. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah informasi terkait perundingan dimanfaatkan oleh pihak penyandera untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah maupun membahayakan keselamatan para sandera.
Menurut Arrmanatha, proses pembebasan akhirnya berhasil direalisasikan pada 29 September 2026 dengan dukungan pemerintah negara bagian Puntland, Somalia.
Setelah berhasil dibebaskan, keempat ABK kemudian menjalani proses pemulangan hingga tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa (6/10).
“Memang sejak awal kita tidak terbuka memberitahukan kepada media bagaimana proses ini, karena memang itu adalah suatu proses perundingan, negosiasi, diplomasi yang kita tidak ingin digunakan oleh pihak pembajak untuk menekan kita,” kata Arrmanatha di Tangerang, Rabu.
Ia menjelaskan, keputusan untuk merahasiakan proses negosiasi merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keselamatan para WNI. Pemerintah menilai keterbukaan informasi secara berlebihan selama proses berlangsung berpotensi memengaruhi dinamika perundingan dan justru merugikan para sandera.
“Kebijakan itu diambil untuk memastikan agar seluruh dinamika di meja perundingan tidak dimanfaatkan oleh pihak penyandera yang dapat merugikan keselamatan WNI di lapangan,” ujarnya.
Libatkan Banyak Negara
Arrmanatha mengatakan, pembebasan para awak MT Honour 25 tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Proses tersebut membutuhkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak dan melibatkan kepentingan sejumlah negara.
Selain berkomunikasi dengan pemerintah Somalia dan pemilik kapal, pemerintah Indonesia juga melakukan koordinasi dengan perwakilan negara-negara asal awak kapal lainnya yang turut menjadi korban penyanderaan.
Dari total 17 kru MT Honour 25 yang disandera, empat di antaranya merupakan WNI. Mereka yakni Ashari Samadikun, yang menjabat sebagai kapten kapal dan berasal dari Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Kemudian Adi Faizal, 2nd Officer asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; Wahudinanto, Chief Officer asal Pemalang, Jawa Tengah; serta Fiki Mutakin yang berasal dari Bogor, Jawa Barat.
Sementara 13 awak kapal lainnya berasal dari India, Pakistan, dan Myanmar.
“Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK saudara-saudara kita hari ini, telah kembali setelah mengalami situasi yang cukup sulit di atas kapal selama lima bulan lebih,” paparnya.
Kepulangan empat WNI tersebut menjadi akhir dari masa panjang yang penuh ketidakpastian bagi para korban maupun keluarga mereka. Selama proses penyanderaan berlangsung, pemerintah terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan keselamatan para ABK sekaligus mencari jalan keluar yang memungkinkan mereka dibebaskan.
Apresiasi untuk Kapten dan Keluarga
Dalam kesempatan tersebut, Arrmanatha secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Kapten Ashari Samadikun. Menurut dia, Ashari memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan seluruh awak kapal selama berada dalam situasi penyanderaan.
Arrmanatha menilai Ashari menunjukkan tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin kapal, terutama dalam menghadapi kondisi sulit selama lebih dari lima bulan. Peran tersebut dinilai penting dalam menjaga keselamatan para kru, termasuk empat WNI.
Pemerintah juga menyampaikan penghargaan kepada keluarga para ABK yang dinilai telah menunjukkan kesabaran selama proses pembebasan berlangsung.
Keluarga, kata Arrmanatha, harus menghadapi ketidakpastian selama berbulan-bulan sembari menunggu kabar mengenai kondisi anggota keluarga mereka yang berada dalam penyanderaan.
“Ucapan terima kasih juga disampaikannya kepada pihak keluarga yang telah menunjukkan kesabaran luar biasa selama setengah tahun terakhir,” ungkapnya.
Koordinasi Lintas Kementerian
Menlu juga memberikan perhatian khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.
Sugiono disebut turut mengawal proses perundingan dan berbagai upaya pembebasan para ABK sejak kasus penyanderaan tersebut pertama kali terjadi.
Menurut Arrmanatha, penyelesaian kasus tersebut merupakan hasil kerja bersama yang membutuhkan komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan.
Kementerian Luar Negeri juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, pihak keluarga, pemilik kapal, serta Komisi I DPR RI. Koordinasi dilakukan untuk memastikan perkembangan kasus dapat dikomunikasikan secara transparan kepada pihak-pihak terkait sekaligus memperoleh dukungan yang diperlukan.
“Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi secara berkala dengan Kementerian Perhubungan, pihak keluarga, pemilik kapal, serta Komisi I DPR RI untuk memberikan informasi transparan sekaligus dalam menggalang dukungan penuh,” kata dia.
Dengan kepulangan empat WNI tersebut, pemerintah memastikan proses penanganan para korban terus dilakukan hingga mereka kembali berkumpul dengan keluarga di Tanah Air. Keberhasilan pembebasan ini sekaligus menegaskan pentingnya diplomasi dan koordinasi lintas negara dalam menangani kasus penyanderaan warga negara Indonesia di wilayah konflik dan rawan kejahatan maritim.
