JCCNetwork.id- Legislator dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Andreas Hugo Pareira merespons masifnya kasus teror terhadap masyarakat sipil belakangan ini. Menurut dia, hal itu menunjukkan peradaban demokrasi Tanah Air mengalami kemunduran.
Dia mengatakan tindakan teror ini telah merebut kebebasan rakyat untuk berekspresi dan bersuara. Hal ini dinilai kontradiktif dengan semangat yang kerap digembor-gemborkan oleh negara ihwal demokrasi.
Padahal, dia berujar sudah menjadi tugas negara untuk melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.
“Bukan membiarkan teror terhadap warga negara,” ujarnya ketika dihubungi wartawan, 2 Januari 2026
Andreas juga menyinggung di saat yang sama ingin dilaksanakan Pilkada tidak langsung melalui DPRD
“Di lain pihak hak rakyat untuk menentukan kepala daerah juga mau diambil,” ujarnya
Andreas turut mempertanyakan upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengusut kasus teror tersebut. Dia menduga pembiaran ini dilakukan agar masyarakat mengalami ketakutan terhadap tindakan teror tersebut.
“Supaya tidak ada kritik dari masyarakat terhadap pemerintah,” kata Ketua DPP PDIP ini.
Sebelumnya, aktivis dan sejumlah pemengaruh mendapatkan teror di penghujung 2025. Pemusik asal Aceh DJ Donny misalnya mengaku mendapat kiriman bangkai ayam dan surat ancaman. Rumahnya juga dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal.
Selain Donny, pemengaruh asal Aceh bernama Shery Annavita mengaku dikirimi sekantung telur busuk dan mendapat tindakan vandalisme di mobilnya. Tidak hanya itu, rumah Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik juga dikirimi bangkai ayam beserta pesan bernada ancaman. Teror terhadap Iqbal diduga berkaitan kerja-kerja dia sebagai pengkampanye Greenpeace, terutama soal kritik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani bencana Sumatera
