JCCNetwork.id- Aliansi Nelayan Melanesia (ANM) menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) karena dinilai tidak mencerminkan aspirasi nelayan secara menyeluruh, khususnya nelayan di kawasan Indonesia Timur.
Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Aliansi Nelayan Melanesia, Syahrul Rumau, menilai aksi tersebut terlalu berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu dan cenderung bersifat Jawa-sentris. Menurutnya, SNI tidak dapat mengatasnamakan solidaritas nelayan Indonesia apabila tuntutan dan peserta aksinya didominasi oleh nelayan serta pengusaha perikanan dari Muara Baru dan wilayah di Pulau Jawa.
“Solidaritas nelayan dari mana mereka? Terlalu Jawa-sentris dan tidak mewakili aspirasi nelayan dari Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku,” kata Syahrul dalam keterangannya.
Syahrul menegaskan bahwa SNI hanya memperjuangkan kepentingan kelompok mereka sendiri tanpa mempertimbangkan kompleksitas persoalan nelayan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebut persoalan nelayan di kawasan timur memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi infrastruktur, distribusi, hingga akses pasar.
Lebih lanjut, Syahrul menyoroti tuntutan penetapan harga acuan ikan yang diminta serendah mungkin, namun tidak diiringi dengan kewajiban mendaratkan hasil tangkapan di wilayah timur. Padahal, menurutnya, sebagian besar aktivitas penangkapan ikan dilakukan di perairan Indonesia Timur.
“Mereka memperjuangkan nasib nelayan di Pulau Jawa dan Muara Baru saja. Harga acuan ikan diminta paling rendah, tetapi tidak mau mendaratkan ikan di wilayah timur, padahal menangkapnya di sana,” ujar Syahrul.
Atas kondisi tersebut, Syahrul meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), agar tidak terpengaruh oleh aksi sekelompok pihak yang dinilai hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Ia menekankan pentingnya pemerintah mempertimbangkan regulasi yang adil serta realitas kondisi nelayan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan timur.
ANM berharap setiap kebijakan kelautan dan perikanan disusun secara inklusif dan tidak didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu, agar kesejahteraan nelayan di seluruh Nusantara dapat terwujud secara merata.
