JCCNetwork.id- Pemerintah pusat memastikan dukungan anggaran pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra semakin diperkuat. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengalokasian dana sebesar Rp60 juta per unit rumah untuk pembangunan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut.
Keputusan itu disampaikan Presiden dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu malam, 7 Desember 2025. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara menerima paparan terkini mengenai kondisi kerusakan pemukiman dan progres penyiapan hunian sementara maupun hunian tetap bagi para pengungsi.
“Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat, seperti dikutip dari Antara, Senin, 8 Desember 2025.Suharyanto melanjutkan data tersebut belum final.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan sebanyak 37.546 unit rumah warga dilaporkan rusak akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatra. Kerusakan tersebut terdiri dari kategori rusak berat, termasuk rumah yang tersapu banjir, serta rusak sedang dan ringan. Meski demikian, Suharyanto menegaskan jumlah tersebut masih bersifat sementara karena pendataan masih berlangsung bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam rapat tersebut, Suharyanto mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara) dilakukan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana. Sementara pembangunan hunian tetap (huntap) nantinya akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto.Terkait anggaran, BNPB mengajukan Rp60 juta per rumah kepada Presiden Prabowo. “Ini hunian tetap anggaran Rp60 juta cukup?” tanya Presiden ke Suharyanto.
“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang. Rp60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” kata Suharyanto.
BNPB mengajukan kebutuhan anggaran Rp60 juta per rumah kepada Presiden untuk pembangunan hunian tetap. Presiden Prabowo menekankan perlunya menghitung ulang biaya dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi.
“Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” ujar Presiden memberikan instruksi kepada Kepala BNPB soal pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi.
Suharyanto memastikan skema bantuan tidak digulirkan dalam bentuk uang tunai untuk menghindari penyimpangan. Ia juga memberi ruang bagi warga yang ingin menambah biaya secara mandiri guna memperkuat struktur rumah mereka di kemudian hari.
Selain hunian tetap, pemerintah juga menyetujui pembangunan hunian sementara yang diperuntukkan bagi warga yang masih berada di pengungsian. Anggaran yang disiapkan yakni Rp30 juta per unit, dengan spesifikasi luas bangunan 36 meter persegi yang dilengkapi fasilitas kamar, MCK, serta ruang tambahan untuk kebutuhan dasar keluarga.
Dengan persetujuan tersebut, pemerintah berharap proses penanganan dampak bencana di Sumatra dapat berjalan lebih cepat sehingga pemulihan kehidupan warga terdampak bisa segera terwujud. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat menjadi prioritas utama dalam fase pemulihan ini.
