JCCNetwork.id- Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa kewenangan penentuan tarif Light Rail Transit (LRT) Jakarta rute Velodrome–Manggarai sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, bukan operator. Penegasan ini disampaikan untuk merespons polemik soal kemungkinan tarif baru yang disebut-sebut mencapai Rp60.000.
“LRT enggak bisa memutuskan sendiri, yang memutuskan itu Gubernur,” kata Pramono, menjawab isu tarif baru LRT Jakarta Rp 60.000, kepada media, di Jakarta, dikutip Senin (17/11).
Pramono menyatakan pembahasan tarif masih terlalu prematur. Ia menekankan bahwa rute Velodrome–Manggarai belum resmi beroperasi sehingga belum ada keputusan apa pun mengenai harga tiket.
“Maka sampai hari ini saya tidak komentar, karena jadi saja belum kok sudah mau masang tarif,” ungkap Pramono.
“(Tarif LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai) Itu belum diputuskan,” tandas orang nomor satu di Pemprov Jakarta itu.
Sebelumnya, Direktur Utama PT LRT Jakarta, Roberto Akyuwen, menyebut tarif untuk rute Velodrome–Manggarai berpotensi mencapai Rp60.000. Menurutnya, angka tersebut muncul berdasarkan perhitungan peningkatan utilisasi kereta dan efisiensi ekonomi per penumpang. Tarif tinggi itu, katanya, dapat mengurangi beban subsidi yang selama ini ditanggung pemerintah.
Roberto mengungkapkan, subsidi pemerintah untuk perjalanan LRT rute Velodrome–Pegangsaan Dua saat ini mencapai Rp55.000 per penumpang. Dengan tarif Rp60.000, ia menilai dukungan subsidi bisa berkurang seiring meningkatnya pendapatan operator.
“Karena utilisasi kereta lebih tinggi, jadi per penumpang ekonominya sudah Rp 60 ribu. Itu juga mengurangi subsidi. Mudah-mudahan subsidi semakin tipis, dengan catatan laba meningkat,” ucap Roberto.
Untuk saat ini, LRT Jakarta baru mengoperasikan satu lintas layanan, yaitu Lin/Koridor 1 sepanjang 5,8 kilometer dengan tarif Rp5.000. Jalur tersebut menghubungkan Stasiun Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, hingga Stasiun Velodrome di Pulo Gadung melalui enam stasiun yang seluruhnya berada di jalur layang.
