JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meningkatkan dugaan kasus mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh ke tahap penyelidikan. Langkah ini menandai keseriusan lembaga antirasuah dalam menelusuri indikasi penyimpangan anggaran pada proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah tersebut.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya akan memanggil sejumlah pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam proses penganggaran dan pelaksanaan proyek. Salah satu yang berpotensi dimintai keterangan adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang sebelumnya kerap menyoroti dugaan kejanggalan dalam proyek tersebut.
“Nanti kita akan melihat kebutuhan proses penyelidikan perkara ini,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025.
Budi menegaskan, KPK bersikap terbuka terhadap siapa pun yang memiliki data, informasi, atau bukti pendukung terkait dugaan mark up proyek kereta cepat itu. Ia juga mempersilakan pihak-pihak yang ingin menyerahkan dokumen atau laporan secara sukarela kepada KPK.
“KPK sangat terbuka kepada pihak siapapun yang memiliki informasi, memiliki data, memiliki keterangan terkait dengan perkara ini,” ujar Budi.
Namun, KPK belum bisa memastikan pemanggilan Mahfud dalam penyelidikan kasus ini. Tapi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu diizinkan memberikan data secara sukarela.
“Silakan, bisa sampaikan kepada KPK, kami banyak membuka kanal, banyak membuka saluran untuk publik bisa feeding informasi kepada KPK,” ucap Budi.
Meski demikian, Budi belum dapat memastikan apakah Mahfud MD akan dipanggil secara resmi dalam waktu dekat. Menurutnya, setiap langkah pemeriksaan akan disesuaikan dengan kebutuhan proses penyelidikan.
Budi menambahkan, sejauh ini sudah ada beberapa saksi yang dimintai keterangan oleh penyelidik KPK untuk mendalami dugaan penyimpangan tersebut. Namun, identitas para saksi masih dirahasiakan demi kepentingan penyelidikan.
Isu dugaan mark up proyek Whoosh mencuat setelah Mahfud MD, saat masih menjabat Menko Polhukam, menyinggung adanya potensi penyelewengan dana dalam pembangunan proyek tersebut. Pernyataan Mahfud itu kemudian memicu perhatian publik dan mendorong KPK untuk turun tangan menelusuri lebih lanjut.
KPK sendiri menegaskan bahwa langkah penyelidikan tidak selalu bergantung pada adanya laporan masyarakat. Lembaga ini dapat memulai proses case building berdasarkan temuan awal indikasi tindak pidana korupsi.
“Dalam suatu penanganan perkara oleh KPK, tentunya tidak hanya bermula dari laporan aduan Masyarakat. Namun KPK juga bisa melakukan case building dari temuan awal adanya dugaan suatu tindak pidana korupsi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin, 20 Oktober 2025.
Ia menambahkan, laporan dari masyarakat tetap menjadi bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi.
“Kemudian terkait informasi awal yang disampaikan tersebut, KPK memandang positif, mengingat laporan aduan masyarakat merupakan bentuk partisipasi dan pelibatan langsung publik dalam pemberantasan korupsi,” ujar Budi.
