JCCNetwork.id- Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai titik terendah sejak krisis 1998 menuai tanggapan tajam dari Anies Baswedan.
Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, calon presiden 2024 itu menilai data yang disampaikan pemerintah tidak mencerminkan kondisi riil yang dirasakan masyarakat.
Prabowo sebelumnya mengklaim bahwa TPT turun menjadi 4,67 persen dalam setahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Klaim itu disebut sebagai bukti keberhasilan pemerintah menekan angka pengangguran di tengah tantangan ekonomi global.
“Infonya tingkat pengangguran terbuka kita paling rendah sejak 1998? Tapi kenapa masih banyak berita soal PHK dan banyak yg gelisah soal lowongan dan lapangan kerja? Mungkin ini penjelasannya,” tulis Anies dalam caption unggahannya, dikutip.
Dalam video tersebut, Anies mengurai sejumlah catatan kritis. Ia menilai bahwa penurunan persentase pengangguran tidak otomatis menunjukkan perbaikan kualitas ekonomi masyarakat.
Anies juga menyoroti fenomena meningkatnya pekerja paruh waktu dan sektor informal. Menurutnya, banyak yang secara statistik dianggap tidak menganggur, padahal mereka bekerja dengan jam kerja minim dan penghasilan yang tidak layak.
Ia menambahkan, sekitar 60 persen pekerja di Indonesia masih berada di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan hukum memadai. Sementara itu, kelompok usia muda masih menjadi penyumbang terbesar pengangguran nasional.
“Nah terakhir, rata-rata upah kita naiknya tipis, presiden bilang inflasi kita ini 2,3 persen itu terendah di antara negara-negara G20. Masalahnya, upah kita naiknya cuman 1,8 persen jadi ya masih kalah sama inflasi apalagi inflasi makanannya malah justru makin tinggi,” tutur Anies.
Anies juga menyinggung soal upah riil yang tertinggal dibanding inflasi. Di mana Presiden bilang inflasi 2,3 persen, tapi upah hanya naik 1,8 persen. Artinya daya beli masyarakat justru turun, apalagi inflasi pangan makin tinggi.
Dalam pernyataannya, Anies menekankan pentingnya kejujuran data pemerintah agar publik dapat menilai kebijakan secara objektif.
