JCCNetwork.id- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk menghentikan penggunaan produk makanan buatan pabrikan dan mulai beralih sepenuhnya ke produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Kebijakan ini dilakukan guna mendukung perekonomian rakyat sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9), menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lagi mentolerir penggunaan produk-produk dari konglomerat dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Mulai sekarang, saya tidak akan menolerir pemakaian produk-produk pabrikan. Kami akan gunakan produk lokal, seperti roti yang dibuat oleh ibu-ibu dari murid penerima manfaat. Anak-anak akan makan roti buatan ibunya sendiri,” ujar Nanik.
Nanik menyampaikan, selama bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran, banyak makanan bergizi gratis yang disalurkan BGN justru menggunakan produk kemasan dari pabrik besar.
Menurutnya, hal ini bertentangan dengan arahan Presiden yang menekankan bahwa program MBG harus menjadi penggerak ekonomi lokal, bukan justru memperkaya konglomerat.
“Kami ingin pastikan bahwa dapur MBG membangkitkan ekonomi rakyat. Bukan malah menguntungkan pabrik roti besar milik para konglomerat,” tegasnya.
Meski demikian, Nanik memberikan pengecualian untuk susu kemasan buatan pabrikan, selama di wilayah dapur MBG tersebut tidak tersedia peternakan susu lokal.
“Kami izinkan penggunaan susu kemasan hanya jika tidak ada peternakan susu di daerah tersebut. Tapi untuk produk lain, kami tidak akan mentolerir,” tambahnya.
Selain itu, BGN juga memperketat pengawasan terhadap pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) di dapur MBG. Salah satu temuan yang disorot adalah penggunaan bahan baku yang tidak segar.
“Ada dapur di Bandung yang membeli ayam potong hari Sabtu, tapi baru dimasak hari Rabu. Ini tidak masuk akal. Kalau di rumah mungkin tidak masalah, tapi kalau 350 ekor ayam disimpan selama itu, freezer mana yang sanggup?” tegas Nanik.
Ia mengingatkan seluruh mitra MBG untuk ikut bertanggung jawab dalam pengawasan mutu dan kelayakan pangan.
Menurutnya, sekecil apapun pelanggaran tidak akan dibiarkan demi menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak dan ibu hamil.
