JCCNetwork.id- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dengan memeriksa Megawati, istri dari tersangka utama sekaligus mantan Direktur Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto.
Megawati yang juga tercatat sebagai Komisaris di perusahaan tekstil besar tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Kamis (26/6/2025). Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) guna mendalami peran dan keterlibatannya dalam penyalahgunaan fasilitas kredit yang menimbulkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
“Megawati istri dari Iwan Setiawan selaku Direktur Utama PT Griya Asri Sejahtera (diperiksa),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Kamis (26/6/2025).
Kasus dugaan korupsi ini menyeret tiga tokoh utama yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yaitu:
Dicky Syahbandinata (DS), mantan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank BJB;
Zainuddin Mappa (ZM), eks Direktur Utama PT Bank DKI; dan
Iwan Setiawan Lukminto (ISL), Direktur Utama Sritex periode 2005–2022.
Penyidik menduga Dicky Syahbandinata telah meloloskan pemberian kredit kepada Sritex tanpa melakukan analisis risiko yang memadai. Tindakannya dinilai menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan, membuka celah bagi pencairan dana yang berujung pada kredit bermasalah.
Sementara itu, Zainuddin Mappa diketahui menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada Sritex meskipun hasil pemeringkatan menyatakan perusahaan tersebut tidak layak menerima pinjaman. Persetujuan tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah lemahnya aspek kelayakan kredit.
Di sisi lain, Iwan Setiawan Lukminto diduga kuat menyalahgunakan dana yang diperoleh dari Bank BJB dan Bank DKI. Alih-alih digunakan untuk keperluan modal kerja sesuai peruntukannya, dana tersebut dilaporkan digunakan untuk membayar utang perusahaan kepada pihak ketiga serta membeli aset-aset non-produktif, termasuk properti di Solo dan Yogyakarta.
Akibat praktik korupsi dan penyimpangan prosedur ini, negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp692 miliar. Nilai kerugian tersebut berasal dari kredit bermasalah yang tidak sesuai mekanisme serta penyalahgunaan dana oleh pihak debitur.
Meski belum ada pernyataan resmi mengenai keterlibatan Megawati dalam keputusan strategis terkait pengelolaan kredit, penyidik meyakini keterangannya dapat membuka lebih jauh jaringan dan modus yang digunakan dalam skandal ini.
Kejagung menegaskan bahwa pengusutan kasus akan dilakukan secara menyeluruh, tanpa pandang bulu, guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum. Pemeriksaan terhadap Megawati disebut sebagai bagian dari upaya mengungkap struktur kekuasaan di balik salah satu kasus korupsi fasilitas kredit terbesar yang melibatkan sektor tekstil dan perbankan nasional.
