JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera menggelar uji coba program sekolah swasta gratis sebagai bagian dari komitmen pemenuhan hak pendidikan 12 tahun bagi seluruh warga. Program ini menjadi salah satu prioritas dalam 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno.
Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa uji coba akan difokuskan di wilayah-wilayah yang tergolong membutuhkan, terutama daerah dengan keterbatasan akses terhadap sekolah negeri.
“Untuk sekolah gratis kami akan kaji mendalam dan kami segera akan melakukan percontohan di sekolah swasta di daerah-daerah yang memang membutuhkan, terutama bagi warga yang tidak mampu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.
Meski demikian, Pramono belum memastikan kapan uji coba tersebut akan dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI akan memberikan informasi lebih lanjut setelah program siap untuk dijalankan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa terdapat 40 sekolah swasta yang disiapkan untuk tahap awal uji coba program bertajuk “Pendidikan Gratis” ini. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di wilayah dengan jumlah masyarakat menengah ke bawah yang tinggi dan minim fasilitas sekolah negeri.
“Gubernur juga sepakat di tahun ini kita trial dulu 40 sekolah gratis di wilayah-wilayah yang kondisinya banyak masyarakat menengah ke bawah dan tidak punya sekolah negeri,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah di Jakarta, Rabu (12/3).
Menurut Ima, program ini dirancang sebagai upaya bertahap menggeser sebagian alokasi bantuan dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk mendukung pembiayaan sekolah swasta gratis.
“Kami ingin adanya sekolah gratis, tapi secara bertahap. Karena kondisi keuangan, kami harus bisa mendistribusikan dari bantuan KJP kalau misalkan mau kita mau geser harus pelan-pelan dulu,” kata dia.
Program sekolah swasta gratis ini juga ditargetkan untuk membantu mengatasi tantangan yang muncul menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, yang dijadwalkan berlangsung antara 20 Mei hingga 5 Juni 2025. Banyak orang tua mengeluhkan keterbatasan daya tampung sekolah negeri, terutama di kawasan padat penduduk.
Dengan peluncuran uji coba ini, Pemprov DKI berharap dapat memberikan solusi alternatif bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri. Gubernur Pramono menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata di ibu kota.
