JCCNetwork.id- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (13/3) mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras kekerasan yang terjadi di Suriah, terutama di Provinsi Latakia dan Tartus. Keputusan ini disepakati melalui mekanisme “prosedur diam,” di mana tidak ada satu pun dari 15 negara anggota yang mengajukan keberatan. Pernyataan resmi dari Dewan Keamanan dijadwalkan untuk diadopsi secara resmi pada Jumat (14/3) pukul 10.00 waktu setempat.
Pernyataan tersebut menyoroti aksi kekerasan yang meningkat di dua provinsi pesisir tersebut sejak 6 Maret, yang mencakup pembunuhan massal warga sipil, terutama dari komunitas Alawite. Selain itu, Dewan Keamanan juga mengecam serangan terhadap infrastruktur sipil yang dapat memperparah kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
“Dewan Keamanan mengecam keras tindak kekerasan yang meluas di Provinsi Latakia dan Tartus, Suriah, sejak 6 Maret, yang mencakup aksi pembunuhan massal warga sipil, khususnya di kalangan komunitas Alawite,” kata pernyataan itu.
Selain itu, pernyataan tersebut juga menyampaikan kekhawatiran mendalam atas potensi eskalasi konflik di antara komunitas Suriah yang beragam. Untuk itu, Dewan Keamanan mendesak otoritas sementara di negara tersebut untuk mengambil langkah-langkah konkret guna memastikan perlindungan terhadap seluruh warga sipil, tanpa memandang latar belakang suku atau agama.
“Dewan Keamanan meminta kepada otoritas sementara untuk melindungi semua warga Suriah, tanpa memandang suku dan agama,” tambah mereka.
Peningkatan kekerasan di Suriah dalam sepekan terakhir telah menimbulkan dampak besar terhadap warga sipil. Menurut laporan dari Observatorium HAM Suriah, sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Inggris, sedikitnya 1.383 warga sipil tewas sejak awal bentrokan di wilayah pesisir tersebut. Sebagian besar korban berasal dari komunitas Alawite, kelompok yang selama ini menjadi salah satu target dalam konflik yang berkepanjangan di negara itu.
Bentrokan yang terjadi di Latakia dan Tartus melibatkan pasukan keamanan Suriah dan kelompok pemberontak bersenjata. Eskalasi konflik ini juga berdampak pada infrastruktur vital, termasuk fasilitas kesehatan dan pasokan listrik, yang semakin memperburuk kondisi bagi masyarakat yang terjebak di zona pertempuran.
Komunitas internasional terus mendesak agar konflik di Suriah segera dihentikan demi menghindari lebih banyak korban sipil. Sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB menyerukan pentingnya penyelesaian diplomatik guna meredakan ketegangan dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan.
Meski pernyataan Dewan Keamanan ini mencerminkan kecaman internasional terhadap eskalasi konflik di Suriah, hingga kini belum ada indikasi konkret mengenai langkah-langkah lebih lanjut yang akan diambil oleh PBB guna menekan pihak-pihak yang bertikai agar menghentikan kekerasan. Situasi di Suriah tetap menjadi perhatian utama bagi dunia internasional, terutama mengingat dampak krisis yang terus berlanjut terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah.
