JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi untuk seluruh wilayah provinsi tersebut mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana akibat meningkatnya curah hujan dalam beberapa bulan mendatang.
Penetapan status siaga darurat tersebut dilakukan menyusul adanya prakiraan cuaca yang menunjukkan potensi tingginya intensitas hujan di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, serta bencana lain yang berkaitan dengan kondisi cuaca ekstrem.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyampaikan langsung keputusan penetapan status tersebut pada Rabu, 11 November 2026.
Menurut Mualem, langkah ini diperlukan untuk memastikan seluruh unsur pemerintahan dan pihak terkait memiliki kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di wilayah Aceh.
“Penetapan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh,” ujar Gubernur yang akrab disapa Mualem tersebut pada Rabu, 11 November 2026, dikutip.
Keputusan pemerintah daerah tersebut tidak diambil tanpa pertimbangan. Pemprov Aceh mengacu pada sejumlah kebijakan dan informasi resmi dari pemerintah pusat maupun lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemantauan kondisi cuaca.
Salah satu dasar pertimbangannya adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 11 November 2026 tentang Kesiapan dan Penanganan Darurat Bencana Sumatra.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mempertimbangkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
Rujukan tersebut tertuang dalam surat Nomor E. B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tertanggal 10 November 2026 mengenai analisis dan prediksi curah hujan bulanan.
Informasi BMKG tersebut menjadi salah satu acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah kesiapsiagaan. Terlebih, potensi peningkatan curah hujan dapat memicu gangguan terhadap aktivitas masyarakat, infrastruktur, hingga fasilitas umum apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Dengan diberlakukannya status siaga darurat, seluruh perangkat pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan bencana. Koordinasi antarlembaga juga menjadi perhatian agar proses penanganan dapat dilakukan secara terpadu apabila terjadi keadaan darurat.
Mualem secara khusus menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) bersama pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat upaya mitigasi dan meningkatkan kewaspadaan di wilayah masing-masing.
Salah satu instruksi utama yang harus dijalankan adalah melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten dan kota selama 24 jam. Pemantauan tersebut diperlukan agar perkembangan situasi di lapangan dapat diketahui secara cepat, terutama ketika terjadi peningkatan curah hujan yang berpotensi menimbulkan bencana.
Selain pemantauan, setiap perangkat daerah juga diminta memastikan informasi mengenai kejadian bencana segera disampaikan kepada pihak berwenang. Kecepatan pelaporan dinilai penting untuk mempercepat proses koordinasi dan menentukan langkah penanganan yang dibutuhkan.
Mualem menegaskan, setiap kejadian bencana di daerah harus segera dilaporkan sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan tanpa menunggu kondisi semakin memburuk.
“Segera laporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara cepat,” tegas Mualem.
Pemberlakuan status siaga darurat hingga akhir Januari 2027 diharapkan dapat memperkuat kesiapan pemerintah Aceh dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi selama periode tersebut.
Melalui kebijakan ini, seluruh unsur terkait diharapkan tidak hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi, tetapi juga mengutamakan langkah pencegahan melalui pemantauan, mitigasi, serta koordinasi secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap setiap perkembangan situasi di lapangan agar potensi dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
